Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) meminta agar pemerintahan fokus dalam menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Menurut Ketua AKSI, Marzuki Darusman penyelesaian kasus HAM perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih, saat ini ada rencana pemerintah untuk merevisi atau melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia.
“Nah bagaimana memulihkan kepercayaan itu? Satu-satunya ialah bahwa bila mana 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah dilakukan bersamaan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Enggak bisa yang 12 perkara itu dimasukkan ke dalam penulisan ulang, tetapi tidak diselesaikan secara real,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Mantan jaksa agung itu menegaskan akan sulit memulihkan kepercayaan publik bila pemerintah hanya mengisi berbagai masukan yang diambil dari masyarakat saja.
“Jadi ada krisis kepercayaan. Pulihkanlah itu dengan penyelesaian 12 perkara pelanggaran HAM berat yang sudah diakui oleh pemerintah pada masa yang lalu,” tegasnya.
Senada, sejarawan sekaligus anggota AKSI, Asvi Warman Adam meminta agar pemerintah turut serta membahas soal 12 pelanggaran HAM berat yang terjadi pada Orde Baru dan Reformasi di dalam rancangan revisi ulang sejarah Indonesia.
Baca Juga
“Itu sudah diakui oleh negara, sudah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, itu sudah terjadi dan negara menyesalkan hal itu. Ini juga tidak disinggung secara tuntas di dalam buku [draf] ini gitu. Jadi dihindari membicarakan ke-12 pelanggaran HAM berat itu gitu,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.
Meski demikian, dia menekankan bahwa pihaknya tetap berada dalam posisi menolak rencana pemerintah merevisi sejarah Indonesia. Menurutnya, rencana ini merupakan bagian dari manipulasi atau penyalahgunaan sejarah.
“Jadi kami melihat hal itu bahwa ini bagian dari manipulasi sejarah. Oleh sebab itu kami tolak, disamping juga istilah sejarah resmi itu yang tidak tepat,” tegas Asvi.
Progres Revisi Sejarah Indonesia
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan penulisan ulang sejarah Indonesia, yang sempat diungkapkannya beberapa waktu lalu, saat ini masih dalam tahap awal.
“Sekarang ini masih dalam tahap awal [revisi sejarah], update temuan-temuan baru, mulai prasejarah sampai yang kontemporer gitu, tentu dengan penguatan-penguatan," kata Fadli di Perpustakaan Ajip Rosidi Bandung dilansir dari Antara, Senin (29/4/2025).
Penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini, kata Fadli, akan melibatkan para sejarawan yang dihimpun dari seluruh Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi.
Dengan demikian, masing-masing era sejarah akan memiliki tim sendiri dan disusun per buku. Tim tersebut disusun berdasarkan ahlinya.
“Kita tidak menulis dari nol, sudah ada SNI tahun 1984, lalu ada Indonesia dalam arus sejarah tahun 2012, kita melanjutkan dan mendasarkan dari itu, dengan kajian-kajian," ujar politisi Gerindra tersebut.
