Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para birokrat untuk memangkas alur birokrasi dan tidak lagi menerbitkan peraturan-peraturan teknis alias pertek yang bisa menghambat investasi.
Prabowo bahkan mengungkapkan arahan tegas kepada kabinetnya segala bentuk peraturan teknis (pertek) yang diterbitkan kementerian harus melalui izin Presiden.
Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).
“Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya peraturan teknis dikeluarkan oleh kementerian harus seizin presiden RI. Mudahkan," ujar Prabowo di hadapan para pengusaha dan pemangku kepentingan, Selasa (8/4/2025).
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa kebijakan perizinan harus dibuat sesederhana mungkin demi mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
“Jadi perizinan ya saya minta ya menteri-menteri, jangan ragu-ragu, saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan, ada aja, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi peraturan teknis. Pertek-pertek, apa itu pertek-pertek. Kadang-kadang itu perteknya lebih galak daripada keputusan presiden,” tuturnya.
Baca Juga
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menceritakan pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berhadapan langsung dengan keruwetan birokrasi.
“Saya tuh 25 tahun di luar kan di luar kekuasaan, saya pengusaha, menghadap pejabat ini, mantan panglima datang ke himbara, menghadap bank Mandiri bolak balik iya kan,” ujarnya.
Menurut Prabowo, Indonesia harus siap bersaing dengan negara-negara lain seperti Vietnam, Bangladesh, Thailand, dan Malaysia.
Dia bahkan menyebut bahwa meniru strategi negara lain dalam kebijakan ekonomi bukanlah hal tabu.
“Copy with pride, kalau Vietnam berani pasang tarif nol persen, kita kenapa? Harus berani juga dong” katanya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa kabinetnya harus bekerja secara efisien, responsif terhadap masukan industri, dan tidak boleh ragu mengambil tindakan demi kepentingan rakyat.
Dia juga meminta para pengusaha untuk tidak segan memberi masukan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
“Tolong kasih tahu kami mana yang pelaksanaannya tidak bagus. Kami akan segera bertindak,” pungkas Prabowo.
