Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Kepala BSN, Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, dan/atau Dirut LKBN Antara untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan, meskipun ada instruksi pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran.
“Termasuk, jangan merumahkan [pemberhentian sementara], pengurangan pegawai dan/atau jurnalis, dan pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia serta menyampaikannya kepada publik,” jelas Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan mitra terkait di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (13/2/2025).
Seperti diketahui, konten video pekerja lepas atau tenaga honorer RRI di berbagai daerah yang terdampak PHK viral di media soal. Mereka bahkan mengucapkan salam perpisahan untuk terakhir kalinya kepada pendengar RRI.
Untuk itu, Komisi VII juga meminta direksi RRI dan TVRI untuk menyampaikan secara tertulis rincian program dan penggunaan anggaran hasil rekonstruksi yang dilakukan kepada Komisi VII DPR RI sebagai bahan pengawasan paling lambat 14 hari kerja sejak rapat.
“Terakhir, Komisi VII juga meminta agar melakukan efisiensi anggaran hanya pada kegiatan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025,” jelasnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan kontributor di TVRI dan RRI. Sebagai mantan jurnalis, Erna memahami betul tantangan yang dihadapi para jurnalis, terutama di daerah.
Baca Juga
“Saya memahami betul bagaimana perjuangan rekan-rekan jurnalis di lapangan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk menyampaikan informasi kepada publik. Kebijakan efisiensi yang tidak mempertimbangkan dampak sosialnya sangat merugikan mereka,” ujar Erna.
Dia menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang membabi buta. Setiap lembaga memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, sehingga analisis yang matang diperlukan sebelum mengambil keputusan pemotongan anggaran.
“Saya mendukung semangat efisiensi pemerintah, tapi harus tepat sasaran dan jangan dilakukan dengan cara yang membabi buta. Pemotongan anggaran yang dilakukan secara serampangan hanya akan menambah beban bagi lembaga yang sudah bekerja dengan keterbatasan. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak orang,” tambahnya.
Diketahui alam rapat tersebut pula, telah disepakati hasil rekonstruksi anggaran hasil dari pembahasan efisiensi anggaran sebelumnya. Efisiensi anggaran pada LPP TVRI sebesar Rp455,7 miliar, dari pagu anggaran awal sebesar Rp1,5 triliun sehingga, pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp1,06 triliun.
Adapun, Efisiensi anggaran LPP RRI sebesar Rp170,9 miliar dari pagu anggaran awal sebesar Rp1,07 triliun sehingga pagu anggaran yang dapat dimanfaatkan setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp899,4 miliar.
LKBN Antara tidak mengalami efisiensi anggaran atau tetap dengan target pendapatan sebesar Rp547,9 miliar, termasuk di dalamnya penugasan PSO sebesar Rp184,6 miliar.
