Riuh Efisiensi, Pemerintah Alokasikan Rp552,9 Triliun Buat Bayar Bunga Utang

Bisnis.com, JAKARTA --Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp522,9 triliun untuk pembayaran bunga utang di APBN 2025. Di sisi lain, pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi karena ruang fiskal yang terbatas.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk melakukan penghematan. Dia memangkas alokasi perjalanan dinas. Operasional aparatur sipil negara dirasionalisasikan. Proses refocusing anggaran itu dilakukan untuk merealisasikan sejumlah program prioritas Prabowo, makan siang gratis salah satunya. 

"Penggunaan anggaran akan difokuskan untuk langkah-langkah yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, seperti program makan bergizi gratis (MBG)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini.

Dalam catatan Bisnis, langkah efisiensi Prabowo dimulai dengan keluarnya Instruksi Presiden alias Inpres No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Beleid yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025 ini memangkas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) senilai Rp256,1 triliun. Prabowo juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun. Total ada sekitar Rp306 triliun anggaran yang dipangkas. 

Bayar Bunga Utang

Adapun langkah efisiensi karena ruang fiskal yang serba terbatas. Apalagi pada tahun ini, pemerintahan Prabowo Subianto harus mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang senilai Rp552,9 triliun. Besarnya alokasi pembayaran bunga utang berpotensi menggerus kualitas belanja negara pada 2025.

Sebagai catatan, pada tahun 2020 total pembayaran bunga utang mencapai Rp314,1 triliun, angka ini naik pada 2021 menjadi Rp343,5 triliun, Rp386,3 triliun (2022), Rp439,9 triliun (2023), dan outlook realisasi pembayaran bunga utang tahun 2024 mencapai Rp499 triliun.

Alokasi anggaran pembayaran bunga utang senilai Rp552,9 triliun dalam APBN 2025 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membayar bunga utang pemerintah itu bahkan memakan porsi 35,8% dari total alokasi anggaran belanja non kementerian dan lembaga yang hanya Rp1.541,4 triliun.

Tren kenaikan pembayaran buga utang itu terjadi ketika ruang fiskal masih terbatas. Tax Ratio atau rasio pajak masih di kisaran 10% dan rasio utang yang tembus di kisaran 39% dari produksi domestik bruto.