Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, tidak menghadiri panggilan dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi atau Corruption Investigation Office for High-ranking Officials atau CIO pada Rabu (18/12/2024) waktu setempat.
Mengutip Kantor Berita Yonhap, Yoon menentang panggilan untuk diinterogasi atas pemberlakuan darurat militer dalam waktu yang tidak lama.
Sebelumnya, Yoon telah diminta oleh tim investigasi gabungan yang terdiri dari CIO, polisi, dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk hadir di kantor CIO di Gwacheon, tepat di selatan Seoul, pada pukul 10 pagi hari Rabu.
Yoon menghadapi dakwaan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militer pada tanggal 3 Desember 2024 dan telah diskors dari tugasnya sambil menunggu persidangan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulannya oleh Majelis Nasional.
Beberapa kali upaya untuk menyampaikan surat panggilan kepada Yoon gagal awal minggu ini setelah kantor kepresidenan menolak menerimanya atau mengembalikan surat tersebut.
Kepala CIO Oh Dong-woon mengatakan kepada komite legislasi Majelis Nasional pada hari Selasa bahwa surat panggilan tersebut ditolak "dengan sengaja" dan bahwa lembaganya akan segera mengambil langkah-langkah "sah" sebagai tanggapan.
Oh mengatakan CIO sedang meninjau apakah kriteria untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Yoon telah terpenuhi berdasarkan kesimpulannya bahwa tindakan tersebut "paling sesuai dengan prosedur yang sah," daripada mencoba melakukan penangkapan darurat tanpa surat perintah.
Selain itu, CIO juga mempertimbangkan rencana untuk mengeluarkan surat panggilan kedua. Jaksa Korea Selatan, yang sedang melakukan penyelidikan paralel terhadap kasus darurat militer, secara terpisah meminta Yoon untuk hadir untuk diinterogasi pada Sabtu pekan ini setelah dia menentang panggilan sebelumnya pada Minggu lalu.
Sementara itu, dikutip dari Bloomberg, Pengacara Yoon mengatakan kepada media bahwa dia belum menyelesaikan penyusunan tim pembelanya dan akan membuat pernyataan dalam beberapa hari mendatang tentang permintaan lembaga investigasi untuk kehadirannya.
Pengacara tersebut juga mengatakan lembaga investigasi tampaknya bersaing untuk mengeluarkan panggilan dan permintaan kehadiran, dan situasi ini perlu ditangani.
Adapun, kantor kejaksaan mengatakan akan menyerahkan kasus Yoon ke badan investigasi antikorupsi untuk mencegah penyelidikan ganda, meskipun kantor tersebut akan tetap memiliki kewenangan untuk mendakwa presiden.
Dua menteri Korea Selatan mengadakan pengarahan bersama pada hari Rabu, dengan Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul mengatakan deklarasi darurat militer Yoon telah mempersulit negara tersebut untuk mempertahankan momentum diplomatiknya dengan AS menjelang pelantikan Donald Trump.
