Bisnis.com, JAKARTA - Anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) mengajukan rancangan undang-undang pada hari Rabu (4/12/2024) untuk memakzulkan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol.
Dilansir dari BBC, upaya ini terjadi lantaran Yoon mengumumkan darurat militer dan membatalkan langkah tersebut beberapa jam kemudian atau selang 6 jam yang memicu krisis politik di ekonomi terbesar keempat di Asia.
Deklarasi darurat militer yang mengejutkan di sekutu utama Amerika Serikat (AS) pada Selasa (3/12/2024) malam menyebabkan kebuntuan dengan parlemen, yang menolak upaya Yoon untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media, saat pasukan bersenjata memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul.
Oposisi utama Partai Demokrat (DP) menyerukan Yoon, yang telah menjabat sejak 2022, untuk mengundurkan diri atau menghadapi pemakzulan.
Enam partai oposisi Korea Selatan kemudian mengajukan rancangan undang-undang di parlemen untuk memakzulkan Yoon, dengan pemungutan suara ditetapkan pada hari Jumat atau Sabtu.
"Kami tidak bisa mengabaikan darurat militer yang ilegal. Kami tidak bisa lagi membiarkan demokrasi runtuh,” ujar anggota parlemen DP Kim Yong-min, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga
Ada juga perpecahan yang mendalam di Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon, karena pemimpinnya menyerukan agar Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dipecat dan seluruh kabinet mengundurkan diri.
Kim telah menawarkan diri untuk mengundurkan diri yang dikabarkan oleh kementerian pertahanan.
Jika Yoon mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya, Perdana Menteri Han Duck-soo akan menggantikannya sebagai pemimpin hingga pemilihan umum baru diadakan dalam waktu 60 hari.
"Korea Selatan sebagai sebuah negara berhasil menghindari peluru, tetapi Presiden Yoon mungkin telah menembak kakinya sendiri," kata wakil presiden lembaga pemikir Asia Society Policy Institute di Amerika Serikat Danny Russel
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa dia menyambut baik keputusan Yoon untuk mencabut deklarasi darurat militer.
"Kami terus berharap perselisihan politik dapat diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum," kata Blinken dalam sebuah pernyataan.
Sekadar informasi, Korea Selatan menampung sekitar 28.500 tentara Amerika sebagai warisan Perang Korea 1950-1953.
Pembicaraan pertahanan yang direncanakan dan latihan militer gabungan antara kedua sekutu ditunda di tengah dampak diplomatik yang lebih luas dari kekacauan semalam. Situasi politik Korea Selatan adalah masalah internal bagi negara itu
