Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara atas aksi dari peretas Bjorka yang kembali beraksi, kali ini dengan memperjualbelikan data nomor pokok wajib pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Jokowi mengaku telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar segera memitigasi kebocoran data tersebut.
“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun kementerian keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi, secepatnya,” ujarnya kepada wartawan usai meresmikan Jalan Tol Ruas Solo-Yogyakarta-YIA Kulonprogo Seksi I Kartasura-Klaten, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).
Kendati demikian, Jokowi mengaku bahwa kasus kebocoran data memang tengah terjadi tak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia lainnya.
Menurutnya, ada banyak faktor peretas melakukan aksinya untuk mendapatkan data-data pribadi masyarakat. Salah satunya, informasi yang tersebar di banyak titik atau server sehingga memudahkan aksi peretasan terjadi.
“Peristiwa ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semuanya semua data itu mungkin karena keteledoran password itu bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang juga di terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” pungkas Jokowi.
Baca Juga
Untuk diketahui, nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.
Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.
Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.
"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari cuitan @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).
Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.
