Bisnis.com, JAKARTA — Enam perempuan maju sebagai calon gubernur (cagub) dalam ajang Pilkada 2024. Partiispasi perempuan di Pilkada meningkat dibandingkan ajang-ajang sebelumnya. Pakar menilai fakta tersebut menjadi bukti positif kebijakan afirmasi kepada perempuan dalam politik.
Pengamat politik dari Universitas Udayana Kadek Dwita mengatakan peningkatan keikutsertaan tokoh perempuan dalam ajang Pilkada 2024 merupakan bentuk keberhasilan pendidikan politik.
“Ranah politik yang tadinya sangat maskulin, perlahan cair dan dapat dimasuki perempuan," ujar Kadek dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9/2024).
Menurutnya, keberhasilan tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, jumlah perempuan yang mengikuti kontestasi politik terus bertambah usai adanya kebijakan afirmasi 30% perempuan dalam ajang pemilihan legislatif sejak 2004.
Tak hanya jumlah wakil rakyat perempuan di parlemen yang terus bertambah, sejalan keiikutsertaan perempuan dalam ajang pemilihan kepada daerah juga terus naik.
"Dari pilkada ke pilkada jumlah calon perempuan di posisi calon wakil maupun kepala daerah kian bertambah tiap gelombangnya," kata Kadek.
Baca Juga
Sebagai informasi, enam perempuan yang maju sebagai cagub dalam ajang Pilkada 2024 adalah Airin Rachmi Diany di Banten; Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Luluk Nur Hamidah di Jawa Timur; Tina Nur Alam di Sulawesi Tenggara; serta Sitti Rohmi Djalillah di Nusa Tenggara Barat.
Rekam jejak mereka juga tak bisa dianggap remeh. Airin, salah satunya, merupakan mantan Walikota Tangerang Selatan.
Selanjutnya, Khofifah Indar Parawansa merupakan Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024. Dia juga pernah menjadi menteri sosial 2014—2018.
Sementara itu, Tri Rismaharini merupakan mantan Wali Kota Surabaya, yang juga mantan Menteri Sosial. Kemudian, Luluk Nur Hamidah merupakan anggota Komisi IV DPR, yang kerap menyuarakan isu perempuan.
Tina Nur juga merupakan anggota Komisi X DPR, yang kerap menyuarakan soal beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Terakhir, Sitti Rohmi Djalillah yang merupakan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018—2023.
“Tentu fenomena perempuan menjadi calon kepala daerah apalagi menjadi calon gubernur di empat provinsi merupakan bentuk pendidikan politik yang berhasil," jelas Kadek.
