Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai bahwa ada potensi besar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.
Karyono menilai bahwa imbas permintaan mundur Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang menaikkan potensi untuk melakukan reshuffle.
“Reshuffle dua menteri memang bisa jadi meluas ke beberapa pos menteri lainnya dengan tujuan untuk menyiapkan transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).
Kendati demikian, dia mengamini bahwa reshuffle menteri yang hanya tinggal satu bulan tentu kurang efektif, apabila diukur dari aspek kinerja. Namun, akan tepat dilakukan sebagai pintu masuk untuk konsolidasi.
Maksudnya, kata Karyono agar proses transisi lebih selaras dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang.
“Tentu ada manfaatnya dalam konteks perencanaan program pembangunan yang menjadi agenda pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkas Karyono.
Baca Juga
Hak Presiden
Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi turut mengomentari kemungkinan reshuffle yang terus berkembang. Dia pun tak menutup kemungkinan apabila reshuffle dilakukan di IKN.
“Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 oktober nanti bisa diisi Plt maupun pejebat definitif,” katanya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).
Dia juga angkat bicara mengenai alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga akhir masa pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang.
Hasan mengatakan bahwa rencana untuk berkantor selama 40 hari sejak 10 September—19 Oktober nanti lantaran orang nomor satu di Indonesia itu ingkn merasakan suasana proyek andalannya sebelum melakukan estafet kepemimpinan.
“Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi wajar jika presiden ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikut ya. Bagaimanapun ini legacynya beliau,” imbuhnya.
Meski begitu, dia mengatakan bahwa Kepala Negara tetap bisa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
“Namun mendelegasikan beberapa agenda ke Wakil Presiden juga dimungkinkan,” pungkas Hasan.
Tunjuk Pengganti Risma
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial usai keputusan mundur dari Tri Rismaharini (Risma).
Presiden Ke-7 RI itu pun mengamini bahwa tak menampik kemungkinan dirinya bakal melakukan perombakan (reshuffle) kabinet kembali dalam waktu dekat.
“Ya bisa [reshuffle lagi],” tegas Jokowi usai meresmikan Flyover Djuanda, 9 Jembatan Callender Hamilton dan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, Jumat (6/9/2024).
