Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menanggapi soal perombakan kabinet (reshuffle) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berlanjut hingga dua bulan jelang lengser.
Apalagi, reshuffle itu melibatkan satu menteri dari PDIP, yakni Yasonna H. Laoly yang digeser dari kursi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Jokowi menggantinya dengan Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra yang sebelumnya menjabat Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Said menyampaikan bahwa pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri atau pejabat setingkat menteri. Itu, terangnya, merupakan hak prerogatif yang diberikan konstitusi kepada presiden.
"Jadi kalau presiden memberhantikan menteri itu kita hormati sebagai kewenangan beliau," ujar Said melalui keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).
Adapun mengenai kader PDIP yang terkena reshuffle, Said menyebut seluruh kader partai banteng moncong putih yang saat ini menjabat menteri telah diwakafkan untuk kebaikan sebesar besarnya bagi optimalnya jalannya pemerintahan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengemukakan, apabila Presiden Jokowi memandang perlunya evaluasi atau kebutuhan lainnya sehingga kader PDIP ikut diberhentikan, maka harus dihormati.
Baca Juga
"Sehingga tidak mungkin kami meratapi itu, karena begitulah mekanisme tata negara kita," ujarnya.
Politisi PDIP dari Jawa Timur itu menyampaikan, amanat PDIP melalui hasil kongres mengamanatkan agar partai mengawal pemerintahan Jokowi-Maruf Amin sampai berakhir di Oktober 2024 "Kami junjung tinggi keputusan kongres tersebut karena bagian dari ketaatan kepada konstitusi kami. Lagi pula, per Oktober nanti pemerintahan berganti ke Pak Prabowo," lanjut Said.
Di sisi lain, Said menyebut partainya lebih fokus memikirkan tentang pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dia menilai Pilkada Serentak 2024 ini memiliki makna penting sebagai bentuk pengabdian kader-kader PDIP untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
Salah satu pimpinan AKD di DPR itu mengatakan bahwa jalannya pemerintahan di daerah akan berdampak pada maju mundurnya suatu daerah. Dengan itu, terangnya, PDIP harus memikirkan strategi terbaik untuk menyukseskan calon-calon yang diusung dan didukung.
Untuk diketahui, Yasonna bukan satu-satunya menteri yang dicopot oleh Jokowi jelang dua bulan lengser dari kekuasaan. Menteri ESDM Arifin Tasrif juga dicopot dan digantikan ole Bahlil Lahadalia. Sementara itu, jabatan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang sebelumnya dijabat Bahlil kemudian diisi oleh Rosan Roeslani.
Rosan sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, lalu meninggalkan jabatan tersebut untuk memimpin Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Selain itu, Jokowi turut mengangkat empat pejabat negara baru yakni Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana serta Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Presiden merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) 15 Agustus lalu.
