Bisnis.com, JAKARTA - Dua bulan jelang lengser, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merombak atau reshuffle kabinet pada Senin (19/8/2024).
Keputusan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet kali ini agak berbeda dengan sebelumnya. Berdasarkan catatan Bisnis, Jokowi memiliki hari khusus untuk mengumumkan keputusan besar dalam pemerintahan, salah satunya perombakan kabinet.
Banyak orang yang mengaitkan Rabu Pon sebagai hari sakral Jokowi untuk mengumumkan reshuffle menteri-menterinya. Sejak menjadi Presiden RI pada 2014, Jokowi tercatat sudah melakukan sembilan kali reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Namun, ada yang berbeda pada perombakan kabinet kali ini.
Alih-alih menunggu momen Rabu Pon, Jokowi justru mengeksekusi perombakan kabinet jelang akhir masa jabatannya pada Senin Pon (19/8/2024).
Ada tiga orang baru yang dilantik sebagai menteri, yaitu Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rosan P. Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi hadir langsung dan membacakan sumpah jabatan untuk diucapkan para menteri-menteri baru tersebut.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi dikutip Senin (19/8/2024).
Selain jabatan menteri dan wakil menteri, Jokowi juga melantik kepala-kepala badan, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar jadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggantikan Penny Lukito.
Transisi Pemerintahan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat bicara terkait Reshuffle Kabinet Indonesia Maju pada pagi ini, Senin (19/8/2024). Menurutnya, perombakan jabatan di Kabinet Indonesia Maju merupakan bagian dari transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto.
"[Reshuffle kabinet] bagian dari transisi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024).
Hanya saja, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini tidak menjelaskan secara detail apakah tujuan perombakan ini untuk disiapkan pada pemerintah Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
"Saya tidak paham," tambahnya.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) Ke-12 atau jelang lengsernya Joko Widodo (Jokowi) dari kursi Presiden RI merupakan yang paling efektif.
Meskipun hanya berjarak 2 bulan menjelang Presiden Jokowi mengakhiri masa tugasnya, Dasco mengatakan menteri yang masuk ke dalam kabinet merupakan tokoh yang penting untuk melanjutkan transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.
“Reshuffle di 2 bulan terakhir justru di tempat-tempat yang memang penting dan sangat perlu singkronisasi supaya pemerintahan baru bisa berjalan langsung dengan efektif,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).
Dia mengamini bahwa reshuffle kali ini berguna untuk memuluskan transisi pemerintahan dari Jokowi ke Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto.
“Iya kan ada banyak hal yang perlu disinkronisasi sehingga ada beberapa yang kemudian kami minta agar ada percepatan untuk lancarnya sinkronisasi untuk masuk pemerintahan baru,” katanya.
Termasuk posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yang akan diisi oleh orang dari Partai Gerindra Angga Raka Prabowo, kata Dasco, posisi ini penting karena tugas di Kemkominfo yang begitu berat.
“Ada penambahan karena kemkominfo itu cakupannya begitu luas ada 4 dirjen di bawah menteri sehingga perlu ada wamen supaya fungsi komifno berjalan seperti yang kami harapkan,” pungkas Dasco.
Kredibilitas Jokowi di Mata Investor
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa reshuffle kabinet yang dilakukan menjelang selesainya pemerintahan Presiden Jokowi tidak efektif dalam ekonomi dan tidak memberikan dampak positif bagi kepastian hukum dan dunia usaha.
Ekonom senior Indef Faisal Basri mengungkapkan bahwa reshuffle ini bagian dari konsolidasi kekuasaan, dengan melibatkan tokoh-tokoh yang dekat dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dinilai dapat memprcepat proses transisi.
Di lain sisi, Faisal juga menyoroti peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ditinggalkan Bahlil Lahadalia dan dialihkan ke posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, dia juga berharap bahwa adanya harapan positif dalam pemerintahan Prabowo jika sudah menjadi Presiden nanti.
“Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Tasrif [Arifin Tasif] gitu. Tapi, ini kan memperlancar proses penguasaan tambang ya. Termasuk bagi-baginya, nanti ke siapa aja lagi,” ujar Faisal dalam Diskusi Publik INDEF soal Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8/2024).
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin juga menilai bahwa reshuffle ini justru memberikan dampak yang kurang baik pada kepastian hukum dan kepastian dunia usaha.
"[Pergantian] seharusnya ini justru berdampak buruk, karena menggambarkan kepada dunia bahwa pergantian orang-orang penting di Indonesia itu bisa seketika begitu saja. Tanpa analisi yang mendalam, mendadak dan untuk kepentingan sesaat," ungkapnya.
Menurutnya yang mempunyai dampak konkrit dan jangka panjang adalah pergantian Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana karena akan menjalankan program makan bergizi gratis.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani mengatakan, secara pragmatis pihaknya tidak dapat berharap adanya perubahan regulasi yang ambisius di beberapa kementerian tersebut.
“Mengingat masa jabatan masing-masing yang terlalu pendek hingga akhir periode kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Shinta kepada Bisnis, Senin (19/8/2024).
Kendati begitu, dia meyakini bahwa keputusan reshuffle kabinet ini diambil berdasarkan pertimbangan Presiden terkait transisi kepemimpinan. Utamanya, untuk memastikan berbagai program kerja pembangunan Jokowi dapat diteruskan dengan lancar oleh suksesornya.
Shinta mengharapkan kehadiran para pimpinan baru dapat menciptakan rasa kepastian dan prediktabilitas iklim usaha/investasi yang lebih baik di Indonesia, lantaran proses transisi kepemimpinan yang lebih mulus antara tim Jokowi dengan tim Presiden Terpilih.
“Kami senantiasa menghargai pergantian menteri sebagai hak prerogatif Presiden untuk menentukan pihak-pihak yang dianggap kompeten untuk membantu menyelesaikan program-program kerja beliau,” ujarnya.
