Bisnis.com, JAKARTA -- Semula Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus diharapkan solid dalam pemilihan kepala daerah alias Pilkada 2024. Namun harapan tinggalah harapan. Realitas politik lokal ternyata tidak sama dengan nasional. 'Kapal besar' inipun terancam oleng diterjang gelombang perpecahan.
KIM Plus adalah gabungan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan partai politik yang berseberangan selama pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Koalisi ini beranggotakan mayoritas partai parlemen yakni Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKS, dan PKB dan partai nonparlemen seperti PPP, PSI, hingga Partai Prima.
Pada awalnya, KIM Plus telah bersepakat untuk mengusung calon kepala daerah yang sama, terutama di provinsi-provinsi strategis. Di Sumatra Utara mereka mengusung Bobby Nasution, Jakarta Ridwan Kamil, Banten Andra Soni, Jawa Barat Dedi Mulyani, Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah.
Menariknya mayoritas calon gubernur di koalisi tersebut berasal dari Gerindra. Bobby setelah keluar dari PDIP tercatat bergabung dengan Gerindra, begitupula dengan Andra Soni, Dedi Mulyani, hingga De Gadjah merupakan kader Gerindra. Di luar itu, nama Ahmad Luthfi telah dideklarasikan pertama kali oleh Gerindra.
Namun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas alias threshold pencalonan PIlkada 2024 mengubah konstelasi. PDIP atau partai lain yang semula tidak bisa mengusung calonnya di Banten, Jakarta, dan Jawa Timur secara sendirian, bisa bernafas lega karena acuannya tidak lagi ke angka 20%. Skenario kotak kosong pun runtuh seketika.
Di Banten misalnya, Golkar yang merupakan partai pemilik kursi paling banyak di KIM Plus berbalik arah. Golkar akhirnya mengusung kadernya sendiri, Airin Rachmi Diany. Airin sebelumnya telah dideklarasikan sebagai calon gubernur alias cagub oleh PDI Perjuangan alias PDIP. Ia bahkan sempat diisukan akan bergabung dengan partai berlambang banteng tersebut.
Sementara itu di Jawa Barat, KIM Plus juga terpecah. PKS dan Nasdem mulai menjajaki jalannya sendiri. Mereka tidak mendukung Dedi Mulyadi dan rencananya akan mengusung calonnya sendiri yakni Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang berpasangan dengan putra Pressiden BJ Habibie, Ilham Habibie.
Kondisi serupa juga terjadi di Bali, KIM Plus pecah, sejumlah partai yang di tingkat pusat bergabung dengan KIM Plus menolak bergabung untuk memilih dan mendukung pasangan De Gadjah-Putu Agus Suradnyana.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyerahkan kepada partai-partai Anggita Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menentukan sikap politik masing-masing.
Kendati demikian, Bahlil menegaskan bahwa KIM yang mengusung Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming pada Pilptes 2024 sangat kompak.
"Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada," katanya Selasa kemarin.
Andra Soni-Dimyati Kena Prank
Sementara itu, bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah menyebut aksi zigzag Partai Golkar sebagai sebuah drama.
Andra mengklaim sejak mendeklarasikan diri untuk menjadi peserta pilkada jauh-jauh hari, jumlah dukungan partai masih sama hingga kini.
"Bahwa kemarin ada dinamika bertambah dalam waktu satu hari, dan kemudian berkurang juga dalam satu hari, itu adalah dinamika drama yang hadir dalam proses Pilkada," ujar dia dilansir dari Antara.
Namun, Andra melihat bahwa keputusan Partai Golkar yang mengalihkan dukungannya pada pasangan lawan, Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi, adalah kedaulatan masing-masih partai dalam menentukan pasangan calon.
"Dan seperti yang pernah disampaikan kepada pimpinan, kita tidak pernah memaksa, kita juga tidak pernah mengatur bagaimana proses komunikasi di masing-masing partai politik," tegas Andra.
Yakin Menang Mutlak
Sementara itu, di Jawa Barat, pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan telah mendaftar ke KPU. Kalau PKS dan Nasdem berbalik arah, maka mereka dipastikan akan melawan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.
Kendati demikian, Dedi berharap pertarungan selama masa kampanye di Pilgub Jabar 2024 menghindari isu politik identitas.
Dedi Mulyadi mengatakan dirinya sering menjadi korban dari politik identitas, karena itu pihaknya berharap pasangan calon lain tidak menggunakan isu ini saat masa kampanye berlangsung nanti.
"Mudah-mudahan tidak ada pasangan calon lain yang menggunakan isu politik identitas untuk menyerang lawan politik," katanya usai mendaftar Pilgub Jabar 2024 di KPU Jabar, Bandung, Selasa (27/8/2024).
Dedi Mulyadi memastikan dirinya bersama Erwan siap berkompetisi dengan siapapun dalam Pilgub Jabar karena warga Jabar sudah dewasa dalam menentukan pilihan. Saat ditanya target kemenangan dalam Pilgub, Dedi menjawab tegas.
"Menang mutlak dong," katanya.
Banteng Vs Banteng di Bali
Sementara itu, pertarungan menarik akan tersaji di Bali, calon PDI Perjuangan (PDIP) yakni I Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta akan melawan KIM Plus yang mendukung Made Mulyawan Arya alias De Gadjah dan Putu Agus Suradnyana. Agus Suradnyana adalah bekas kader PDIP.
I Wayan Koster adalah Ketua DPD PDIP Bali. Ia pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP dan menjabat Gubernur Bali 2018-2023 lalu. Begitupula dengan I Nyoman Giri Prasta, tokoh pemuda dari Kabupaten Badung, Bali.
Ia pernah duduk sebagai Ketua DPRD Badung. Giri Prasta kemudian menjabat sebagai Bupati Badung. Prasta cukup populer di kalangan masyarakat Bali.
De Gadjah adalah tokoh pemuda Bali dan merupakan Ketua DPD Gerindra Bali. Sementara wakilnya Putu Agus Suradnyana adalah mantan Bupati Buleleng 2 periode dan mantan Ketua DPC PDIP Buleleng. Suradnyana kemudian dipecat karena maju menjadi cawagub De Dadjah.
Baik Koster dan Agus Suradnyana keduanya adalah politikus asal Bali Utara, Buleleng yang juga memiliki sejarah yang kental dengan PDIP. Sedangkan Giri Prasta dan De Gadjah, keduanya sempat identik dengan ormas kepemudaan yakni Baladika dan Pemuda Bali Bersatu.
Hanya saja berbeda dengan daerah lain, dominasi PDIP di level legislatif Bali sangat kuat. PDIP memiliki 32 kursi di DPRD Bali. Sementara itu, partai lainnya yang terbang dalam KIM Plus kalau digabungkan hanya 23 kursi.
.jpg?w=300&h=221)
