Bisnis.com, JAKARTA -- Suasana kongres Nasdem mendadak riuh ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencurahkan perasaannya yang merasa ditinggal ramai-ramai menjelang akhir jabatannya.
Tidak jelas konteks apa yang disampaikan oleh kepala negara apakah ini ada kaitannya dengan konstelasi politik yang terjadi belakangan ini atau tidak. Namun dalam lanjutan sambutannya Jokowi ingin memastikan bahwa Nasdem tidak akan mengikuti jejak yang lain.
"Biasanya datang ramai-ramai, begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin, tidak dengan Bang Surya dan tidak dengan Nasdem," ujar Jokowi Minggu (26/8/2024) kemarin.
Jokowi memang segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024. Ia akan digantikan oleh Prabowo Subianto yang pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), nama yang hampir sama dengan kabinet Jokowi saat ini, Kabinet Indonesia Maju.
Namun alih-alih menyiapkan transisi kekuasaan secara smooth kepada penggantinya, pemerintahan Jokowi justru kerap menimbulkan kontroversi. Peristiwa yang baru saja terjadi adalah proses amandemen Undang-undang Pilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Amandemen UU Pilkada dilakukan untuk mensiasati putusan Mahkamah Konstitusi alias MK No.60/PUU.XXII/2024 tentang threshold atau ambang batas pengusungan calon dalam Pilkada dan Putusan MK No.70/PUU.XXII/2024 tentang batas usia calon kepala daerah.
Baca Juga
Kedua putusan itu dianggap sebagai terobosan karena memberikan peluang bagi partai politik yang memiliki kursi di bawah 20% kursi parlemen untuk mengusung calonnya sendiri. Putusan ini juga memberi jalan kepada partai-partai kecil yang selama ini hanya menjadi penonton untuk mengusung calon di Pilkada.
Sementara itu, putusan 70, menutup peluang Kaesang Pangarep, yang notabene putra bungsu Jokowi, untuk maju sebagai calon wakil gubernur di Jawa Tengah.
Menariknya, setelah putusan itu dibacakan, Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas. Supratman mengakui bahwa dalam pertemuan itu ada pesan khusus dari Jokowi, salah satunya percepatan pembahasan undang-undang. Bukan UU Pilkada melainkan UU Perkoperasian.
Tepat sehari setelahnya, Badan Legislasi DPR langsung mengadakan rapat pembahasan RUU Pilkada. Tidak sampai 7 jam Baleg, minus fraksi PDIP, menyetujui untuk membawa RUU Pilkada ke paripurna pada Kamis (22/8/2024). Namun demikian rencana tinggal rencana. Niat DPR mengesahkan RUU Pilkada batal. Rapat tidak kuorum.
Di sisi lain rakyat yang kadung marah kemudian menggeruduk gedung DPR. Mereka meminta DPR membatalkan pengesahan RUU Pilkada. RUU Pilkada, kalau merujuk dari spanduk atau poster demo pada waktu itu, dianggap sebagai cara pelanggengan dinasti politik.
DPR yang melihat protes meluas, akhirnya memastikan bahwa UU Pilkada tidak akan disahkan. Mereka memutuskan untuk mengadopsi putusan MK. Alhasil, Kaesang batal maju jadi bakal cawagub Jateng meski telah mengurus surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Adapun Jokowi tidak mempersoalkan demonstrasi tersebut. Menurutnya demonstrasi sangat baik dalam demokrasi. “Ini penyampaian aspirasi rakyat. Sangat baik,” jelasnya belum lama ini.
Peta Politik Pendukung Prabowo
Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan perolehan kursi DPR hasil Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024. PDIP masih menjadi partai pemenang dengan jumlah kursi paling banyak dibandingkan partai lain di parlemen.
Meski demikian, jika dikaitkan dengan konstelasi politik saat ini, terjadi perbedaan jumlah kursi yang cukup signifikan antara Koalisi Indonesia Maju plus dengan partai berlambang banteng tersebut.
Sekadar catatan, PDIP hanya memperoleh 110 kursi atau 18,97% dari total kursi sebanyak 580. PDIP mengalami penurunan 18 kursi dibandingkan Pileg 2019 lalu. Itu artinya KIM plus menguasai 470 kursi atau 81,03%.
Menariknya lagi, mayoritas partai anggota KIM Plus memperoleh lonjakan suara cukup signifikan. Golkar misalnya, memiliki nasib jauh lebih baik. Sempat diprediksi hanya memperoleh suara tidak lebih dari 10% oleh lembaga survei. Partai beringin tercatat meraup 102 kursi atau sebanyak 17,59% atau naik 17 kursi dibandingkan Pemilu tahun 2019.
Partai lain yang mengalami kenaikan perolehan kursi adalah Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut memperoleh 86 kursi atau 14,83% dari total kursi di DPR. Gerindra memperoleh tambahan 8 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya.
Nasdem menempati peringkat keempat dengan perolehan 69 kursi atau 11,9%. Jumlah itu naik sebanyak 10 kursi dari hasil Pemilu 2019. PKB tetap berada di peringkat ke 5 dengan perolehan sebanyak 58 kursi (11,7%).
Sementara itu, PKS memperoleh 53 kursi (9,14%) dan PAN 48 kursi (8,28%). Kedua partai itu masing-masing memperoleh kenaikan sebanyak 3 kursi dan 4 kursi di Pileg 2024. Sedangkan Demokrat sejatinya bernasib sama dengan PDIP. Perolehan di parlemen turun 10 kursi menjadi 44 kursi atau 7,59%.
Adapun PPP, partai yang sejak tahun 1977 selalu berada di parlemen, tidak masuk sebagai partai parlemen untuk periode 2024-2029.
Nasib PPP juga dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep. Perolehan partai yang selama kampanye mendaku sebagai 'Partai Jokowi' itu di bawah parliamentary threshold.
Bantah Hubungan Retak
Sementara itu, presiden terpilih Prabowo Subianto buka suara soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan retak.
Prabowo mengingatkan agar rakyat Indonesia jangan mau diadu domba oleh pihak-pihak luar. Prabowo menegaskan, terpilihnya dia menjadi Presiden Indonesia adalah mandat dari rakyat.
Meski begitu, dia menilai masih ada pihak yang merasa lebih tahu darinya, mengomentari kinerjanya, hingga mengaitkan dengan hubungannya yang tak harmonis Jokowi.
"Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retaknya? Selalu mengadu domba. Selalu mengadu domba," kata Prabowo dalam penutupan Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) di Kempinski Hotel, Jakarta, Sabtu (28/8/2029).
Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM) tersebut mengatakan agar masyarakat jangan terpancing dengan isu retaknya hubungan dia dengan Jokowi.
"Kalau itu jengkel yaudah lah biarlah saja. Kalau ada yang gak mau move on gapapa biarlah. Kita gak mau terpancing, kita bukan anak kecil. Jangan pakai alat yang dulu-dulu adu domba. Ngintelin orang, ngintel itu untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik," tegasnya.
