Bisnis.com, JAKARTA - Ketua umum (Ketum) terpilih Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki hak untuk menjadi formatur tunggal, termasuk memilih sosok yang akan duduk di jajaran dewan pembina. Akankah Bahlil Lahadalia menunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Dewan Pembina Golkar?
Wakil Ketum Golkar Adies Kadier mengatakan bahwa Ketum terpilih dapat menentukan siapa yang akan menjadi dewan pembina, dewan kehormatan, ketua harian, sehingga sekretaris.
"Artinya beliau lah yang akan mengatur komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 ini," jelasnya ketika ditemui di tengah perhelatan Munas ke-11, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
Meski demikian, dia mengatakan perlu waktu untuk menetapkan sekretaris Partai Golkar di kepengurusan baru terlebih dahulu.
"Jadi kita lihatlah nanti beliau kan diberi kesempatan untuk mengumumkan. Apalagi, kita kan [Rapimnas dan Munas] waktunya pendek harus segera mendaftarkan ke Kemenkumham. Setelah daftar ke Kemenkumham, baru kita dapat surat pengesahan. Itu lah yang bahan kita untuk majukan kepada kpu terkait pilkada," tuturnya.
Sebelumnya, Adies menanggapi soal isu surat beredar mengenai permintaan kader Golkar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum Golkar.
Baca Juga
Adies menjawab bahwa pendaftaran ketua umum telah selesai pada Senin (19/8/2024) pukul 22.00 WIB. Calon ketua umum yang memenuhi syarat untuk maju kemudian hanya Bahlil Lahadalia.
"Jadi itulah [Bahlil] yang berhak menjadi ketua umum, jadi tidak ada lagi bisa ketua umum karena pendaftaran sudah ditutup," jelasnya di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).
Dia menegaskan bahwa untuk ketua umum sudah dipastikan tidak ada nama di luar Bahlil lantaran karena hanya dia seorang diri yang memasukkan dokumen pendaftaran.
Berkaitan dengan apakah Jokowi bisa menduduki posisi sebagai Dewan Pembina, dia mengatakan peluang tersebut bisa saja jika tidak ada dalam AD/ART.
"Nama Jokowi belum beredar dan belum terdengar [jadi Dewan Pembina Partai Golkar]," tuturnya.