Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasto Putar Rekaman Diduga Suara Jokowi Kerahkan Penegak Hukum

Hasto mengungkap rekaman suara yang diduga mirip Presiden Jokowi yang membisikkan KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menekan dengan upaya hukum.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto usai melaksanakan upacara HUT ke-79 RI di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). JIBI/Anshary Madya Sukma
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto usai melaksanakan upacara HUT ke-79 RI di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024). JIBI/Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memutar rekaman suara yang diduga mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membisikkan KPK, Kejaksaan dan Polri untuk menekan dengan upaya hukum.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat ditanya soal tanggapannya terkait dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta, yakni terkait Surya Paloh yang mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan.

"Ya itu bukan kebiasaan dari bang Surya Paloh, tetapi itu adalah hak kedaulatan dari Partai Nasdem kami tidak campur tangan," ujarnya usai melaksanakan upacara HUT ke-79 RI, di Jakarta, Sabtu (17/8/2024).

Rakyat, kata Hasto, pasti melihat keputusan Nasdem itu bukan hal yang biasa dan terkesan disembunyikan. Hasto juga menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai Nasdem.

"Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan," tambahnya.

Setelah itu, Hasto memutar rekaman yang diduga mirip dengan suara Jokowi yang menyinggung bisa membisikkan KPK, Polri dan Kejaksaan.

"Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, disana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin," dalam suara rekaman yang diduga mirip Jokowi.

Hasto menambahkan, bahwa pernyataan seseorang dalam rekaman itu harus segera diklarifikasi karena akan membahayakan demokrasi di Indonesia.

"Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum itu harus diklarifikasi oleh bapak presiden karena ini berbahaya didalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar," pungkas Hasto.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Edi Suwiknyo
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper