Bisnis.com, BALIKPAPAN - Staf Khusus Presiden Grace Natalie mengaku jengkel dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang ingin mengambil alih posisi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Apabila Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu sudah tak sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi), katanya, maka mereka dapat menarik menteri-menterinya dari Kabinet Indonesia Maju (KIM)
“Sudah cukup lama PDIP terus menerus menyerang dan memfitnah Oak Presiden. Kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintah, ya tarik aja menteri-menterinya. Gitu aja kok repot,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).
Lebih lanjut, dia memperingatkan bahwa Hasto seringkali keluar batas dalam setiap penyampaiannya.
Grace menilai bahwa pernyataan Hasto seringkali bisa berpotensi menjadi fitnah dan bola panas liar yang turun di masyarakat.
“Lagi-lagi Mas Hasto offside. Kali ini dengan tuduhan tanpa bukti menyebut nama Pak Jokowi akan merebut partai PDIP sebagai Ketua Umum PDIP. Buktinya apa? Tanpa bukti ucapan mas Hasto bisa dipahami sebagai fitnah,” pungkas Grace.
Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap sosok yang disebut ingin mengambil alih posisi ketua umum partai tersebut, yakni tidak lain dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam catatan Bisnis, isu mengenai Jokowi yang hendak mengambil posisi ketua umum PDIP bukan pertama kali muncul belakangan ini. Pada 2023, Hasto sempat menyampaikan hal tersebut di sejumlah kesempatan. Kepala Negara pun juga sudah pernah memberikan respons.
Namun, pada Rabu (14/8/2024), Megawati Soekarnoputri kembali melontarkan pernyataan bahwa adanya sosok yang ingin mengambil partainya itu menjadi alasan mengapa dia bersedia kembali menjabat ketua umum.
Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024), Hasto pun langsung terang-terangan menyebut sosok dimaksud adalah Jokowi.
"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi ketua umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik," ujarnya setelah bertemu dengan penyidik KPK terkait dengan pemeriksaan sebagai saksi di kasus DJKA Kemenhub.
