Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Keras! PDIP Sebut Pemilu 2024 Terburuk Sepanjang Reformasi

PDIP menilai Pemilu 2024 merupakan gelaran pemilu terburuk setelah masa reformasi di Indonesia.
Ketua Steering Committee Rakernas ke-V PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis (16/5/2024). Djarot mengungkapkan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak diundang ke Rakernas ke-V PDIP pekan depan. JIBI/Surya Dua Artha Simanjuntak.
Ketua Steering Committee Rakernas ke-V PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis (16/5/2024). Djarot mengungkapkan, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin tidak diundang ke Rakernas ke-V PDIP pekan depan. JIBI/Surya Dua Artha Simanjuntak.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI-Perjuangan (PDIP) menilai bahwa Pileg dan Pilpres 2024 merupakan gelaran pemilu terburuk setelah masa reformasi di Indonesia.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mencatat ada beberapa hal yang membuat Pilpres dan Pileg 2024 menjadi pemilu terburuk, salah satunya pengerahan alat penyelenggara negara mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga aparat penegak hukum.

"Pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat untuk memilih calon-calon tertentu," tuturnya di Jakarta, Jumat (16/8).

Dia mengaku khawatir jika Pilkada Serentak nanti, bakal terjadi kecurangan seperti yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024. 

"Maka dari itu, kita harus buktikan betul bahwa Pilkada Serentak pada November nanti adalah pilkada yang jauh lebih baik dari pemilu pileg dan pilpres," katanya.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga eminta masyarakat dan media massa untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh Indonesia agar tidak terjadi kecurangan pemilu.

"Rakyat jangan takut menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan juga kepada penyelenggara harus diawasi agar supaya berlaku jujur dan adil utamanya KPU, lalu Bawaslu sampai APH," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper