Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ingin pemerintah menggenjot perdagangan/bursa karbon hingga menaikkan tax ratio alias rasio pajak untuk tahun depan, jelang pembacaan nota keuangan 2025 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menjelaskan, pihaknya ingin target pertumbuhan ekonomi di atas 5% untuk tahun depan. Menurutnya, target tersebut akan tercapai asal pemerintah bisa memanfaatkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru.
"Selama ini kan yang menjadi mesin pertumbuhan itu kenaikan harga komoditas, itu kan enggak bisa kita andalkan karena di luar kuasa kita. Ini kita ciptakan mesin pertumbuhan baru," jelas Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).
Pimpinan Komisi VII DPR ini mengusulkan, perdagangan karbon menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk Indonesia. Oleh sebab itu, dia ingin Bursa Karbon Indonesia digalakkan terus.
Tak hanya itu, Eddy ingin agar rasio pajak dinaikkan karena selama ini angkanya hanya berkisar di angka 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski demikian, dia tidak menyebutkan angka kenaikan pasti yang diinginkan.
"Sektor ekonomi karbon yaitu menjadi salah satu sektor yang akan mendorong perekonomian kita ke depan. Termasuk juga bagaimana kita bisa meningkatkan pendapatan dari pajak, jadi rasio pajak yang akan meningkat," katanya.
Baca Juga
Apalagi, sambungnya, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus diselesaikan oleh pemerintah presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto. Dia menyebutkan, PR tersebut seperti penyediaan lapangan kerja, kedaulatan pangan, hingga kemandirian energi.
Sebagai informasi, Presiden Jokowi akan membacakan nota keuangan terakhirnya dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024).
Nota keuangan sendiri adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan. Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember.
