.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Filipina dan China saling tuduh terkait pertemuan antara pesawat mereka di atas wilayah sengketa Laut China Selatan.
Mengutip Reuters pada Minggu (11/8/2024) Militer Filipina mengecam keras tindakan yang disebut berbahaya dan provokatif oleh angkatan udara China. Sementara itu, Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menuturkan bahwa angkatan udara China bertindak secara profesional dan legal.
Adapun, ini adalah pertama kalinya Filipina mengeluhkan tindakan berbahaya oleh pesawat China, bukan kapal angkatan laut atau penjaga pantai, sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr mulai menjabat pada 2022.
Berdasarkan pernyataan militer Filipina, Insiden ini terjadi pada Kamis (8/8) pagi, ketika dua pesawat Angkatan Udara China melakukan manuver berbahaya dan melepaskan suar di jalur penerbangan pesawat angkatan udara Filipina yang sedang berpatroli rutin di atas Scarborough Shoal.
"Hal itu membahayakan nyawa personel kami yang tengah melaksanakan operasi keamanan maritim baru-baru ini di zona maritim Filipina", Jelas kepala angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner.
Adapun, ditambahkan juga bahwa pesawat China tersebut mengganggu operasi penerbangan yang sah dan melanggar hukum internasional soal keselamatan penerbangan.
Baca Juga
Komando Teater Selatan PLA China pada Sabtu (10/8) mengatakan bahwa pesawat Filipina tetap bersikeras melanggar wilayah udara Pulau Huangyan secara ilegal, sehingga mengganggu aktivitas pelatihan.
Tambahnya, angkatan udara laut dan udara China juga melakukan identifikasi, pelacakan, peringatan dan pengusiran sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Operasi di tempat kejadian itu profesional, mematuhi norma, sah dan legal," kata PLA, yang juga mendesak Filipina untuk menghentikan apa yang disebut pelanggaran dan provokasi.
Diketahui bahwa Filipina sering mengunjungi Scarborough Shoal (karang Scarborough), salah satu dari dua titik panas dalam persaingan maritim yang sudah berlangsung lama dengan China.
China kemudian mengorganisasi patroli tempur pada Rabu (7/8/2024) di dekat karang tersebut, yang disebut Filipina sebagai Bajo de Masinloc dan direbut China pada 2012 dan disebut sebagai Pulau Huangyan.
China kemudian mengklaim bahwa hampir seluruh Laut China Selatan, jalur yang dilalui lebih dari US$3 triliun perdagangan kapal setiap tahunnya, termasuk bagian-bagian yang juga di klaim oleh Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.
Sang Negeri Tirai Bambu kemudian menolak putusan 2016 oleh Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag, yang menyatakan bahwa klaim luas China tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.
Filipina pada Mei 2024 juga menuduh nelayan China merusak lingkungan di Scarborough dengan menangkap ikan dengan sianida, memanen kerang raksasa dan makhluk dilindungi lainnya, serta merusak terumbu karang, yang dibantah China.
