Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membagikan resep kemenangan pemilu kepala daerah (pilkada) untuk memotivasi tim pemenangan PDI Perjuangan yang akan berlaga pada Pilkada 2024, akhir tahun nanti.
Gubernur Jateng dua periode itu menekankan bahwa soliditas dan kejujuran tim akan menjadi kunci kemenangan calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan.
"Bagaimana calon yang di survei rendah bisa menang? Bagaimana kerja-kerja politiknya? Ada yang perlu dicatat, satu popularitas calon, kalau itu lemah maka harus diperkuat dukungan, maka potensi menang tinggi. Kedua, kalau kita solid maka potensinya menangnya tinggi," ujarnya dalam acara pelatihan tim pemenangan, dikutip dalam keterangan resmi, Sabtu (10/8/2024).
Pada acara yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat itu, Ganjar juga meminta seluruh tim pemenangan tidak takut untuk jujur kepada diri sendiri dan tim pemenangan dalam hal pemetaan politik.
Dengan kejujuran, maka strategi dan langkah gerak dapat disusun dengan tepat sasaran, sehingga calon kandidat yang diusung punya potensi memenangkan pilkada. Hal ini termasuk kejujuran berani melaporkan jika terjadi dugaan kecurangan dan intimidasi di Pilkada mendatang.
Ganjar turut ditemani oleh politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan yang menekankan bahwa tim pemenangan calon kepala daerah harus mampu melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) dengan sangat detail.
Baca Juga
Lebih lanjut, Panda menyampaikan bahwa selain memelihara kekompakan, terdapat tiga hal yang perlu dijaga dalam setiap diri kader PDI Perjuangan, termasuk setiap tim pemenangan Pilkada, yaitu kejujuran, kepedulian, dan kecerdasan.
"Ada tiga yang perlu dijaga. Kalau kita jujur, maka otomatis, kita dipercaya. Kalau kita peduli sesama teman, maka orang ini pasti disayangi. Kalau kita cerdas, pasti kita jadi pemenang. Tiga hal ini yang saya masih pegang dalam hidup saya," tutur Panda.
Beberapa petinggi partai pun turut hadir, seperti Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Rano Karno, Ketua Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Adian Napitupulu dan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDI Perjuangan Aria Bima.
Penekanan Mahfud Md
Sebelumnya, Mahfud MD juga sempat menjadi pembicara dalam forum ini. Cawapres pasangan Ganjar pada Pilpres 2024 itu menekankan elektabilitas dan moralitas calon harus seimbang.
"Ini yang perlu diperhatikan. Jangan melihat elektabilitas saja tanpa moralitas, itu berbahaya. Akan tetapi, moralitas tanpa elektabilitas, itu ya tidak akan terpilih. Jadi harus diperhatikan keduanya," ungkapnya.
Mahfud mengatakan, PDI Perjuangan adalah contoh aset bangsa yang terus berusaha menciptakan modal sosial yang baik dengan menerapkan politik tanpa mahar. Ia mencontohkan, saat Pilpres 2024 yang lalu, saat dirinya diusung sebagai cawapres, PDI Perjuangan tidak meminta uang sepeser pun darinya.
"Saya yakin jika melalui jalur resmi PDI Perjuangan di Pilkada itu tanpa mahar politik, contoh saya di Pilpres 2024 lalu sama sekali tidak diminta sepeserpun, padahal kita tahu biaya saksi besar sekali. Nah itu hal yang baik, karena bagaimana pun politik uang itu nantinya bisa menyebabkan praktik-praktik korupsi," ujar Mahfud.
Mahfud bercerita, banyak kasus korupsi yang menjerat para kepala daerah di Indonesia disebabkan maraknya praktik politik uang pada proses pilkada.
Praktik politik uang tersebut biasanya muncul dari proses mahar politik. Bahkan, pada saat kepala daerah masih dipilih oleh DPRD pada era awal reformasi, proses politik uang juga terjadi, yaitu jual beli kursi DPRD.
"UU Pemerintah Daerah terus berubah. Saat aturan pilkada dipilih DPRD dan terjadi banyak politik uang jual beli kursi, maka diubah aturan menjadi pilkada langsung dipilih masyarakat melalui UU 32 Tahun 2004. Nah, ternyata pada praktiknya juga lebih mahal, karena bukan lagi beli kursi ke DPRD, tetapi bayar mahar ke partai," kata Mahfud.
Setelah pilkada langsung, ada laporan dari Kemendagri pada 2012, yaitu 62% kepala kepala daerahnya terlibat korupsi. Penyebabnya karena pemilihan langsung, karena biaya pilkada langsung itu lebih banyak daripada pemilu DPRD. Bahkan, laporan KPK tahun 2020 mengidentifikasi 84% kemenangan calon di pilkada itu dibiayai cukong, bukan biaya sendiri.
Mahfud menjelaskan beberapa modus praktik korupsi kepala daerah, antara lain mark up dan mark down proyek, kolusi dengan vendor dalam bentuk kick back, korupsi di bidang perizinan, pemerasan dalam rekrutmen pejabat daerah dan pegawai, kolusi dengan DPRD untuk memuluskan satu kebijakan atau proyek, hingga penyalahgunaan bansos saat menjelang pilkada.
"Mari kita hindari praktik politik uang, agar praktik praktik korupsi bisa dihindari saat kita menjabat kepala daerah. Dengan demikian, kita bisa mewariskan bangsa kita yang berkah ini ke generasi-generasi selanjutnya dengan yang baik," ujar Mahfud.
Ihwal penegakan hukum di Indonesia yang dinilai banyak pihak saat ini banyak diubah bahkan cenderung disalahgunakan untuk menyerang lawan politik penguasa. Mahfud menegaskan, sepanjang sejarah, tidak ada ketidakadilan yang berlangsung lama.
Misalnya, ketika dihalangi menang, diintimidasi, dan lain-lain, percaya bahwa kebusukan itu tidak akan berlangsung lama.
"Tidak ada ketidakadilan yang berlangsung terus menerus. Dalam agama Islam diajarkan, jika orang jahat bersekongkol dengan orang jahat maka mereka akan saling bertengkar satu sama lain, akan saling mengkhianati, bisa saja kita diberikan kekuatan untuk melawan persengkongkolan itu. Ini hukum alam, sunatullah," tutur Mahfud.
