Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati irit bicara ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan APBN 2025, khususnya mengenai pertimbangan rasio utang negara di era Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberikan senyuman ketika ditanya awak media menanyakan kondisi rasio utang tahun depan. Meski begitu, dia memastikan bahwa urusan RAPBN 2025 akan dijawab oleh pemerintah dalam waktu dekat.
"Ya RAPBN [2025] nanti aja ya," katanya kepada wartawan sambil tersenyum dan menutup pintu mobilnya ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).
Menurut catatan Bisnis, utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melonjak hingga tembus Rp8.444,87 triliun per Juni 2024.
Mengacu buku APBN Kita edisi Juli 2024, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) mencatatkan kenaikan sepanjang semester I/2024 atau periode Januari hingga Juni 2024. Dari posisi akhir Desember 2023 sebesar 38,59% kini menjadi 39,13%.
Adapun, posisi utang pemerintah berada di level Rp8.444,87 triliun atau setara dengan 39,13% terhadap PDB. Meski hampir menyentuh level 40%, Kementerian Keuangan mengatakan rasio utang tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Baca Juga
Mengacu pada kondisi tersebut, pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan akan menerima 'warisan utang' jumbo dari sang suksesor.
Kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati itu mencatat komposisi utang pemerintah mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap. Lantas, apa saja komposisi utang pemerintah di era Jokowi?
Kemenkeu mencatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai 87,85%.
Isu kenaikan rasio utang kian santer jelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Apalagi, Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.
Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.
Hashim mengatakan dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).
