Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PDIP Sebut Mimpi Kedaulatan Pangan Prabowo Sulit Terwujud, Ini Alasannya

Politisi PDIP mengungkapkan alasan mimpi kedaulatan pangan yang diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal sulit terwujud.
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju menyampaikan pidato politik usai penetapan hasil Pemilu 2024 di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto didampingi sejumlah Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju menyampaikan pidato politik usai penetapan hasil Pemilu 2024 di Jalan Kertanegara, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDI-Perjuangan (PDIP) memprediksi bahwa mimpi kedaulatan pangan yang diharapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal sulit terwujud.

Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menjelaskan sektor pangan kini telah berubah jadi lahan perburuan rente, sehingga apa yang dicita-citakan Prabowo Subianto semakin jauh dan sulit terwujud.

Hendrawan tak menampik, saat ini sektor pangan RI telah menjadi lahan perburuan rente. Tak hanya beras, kata Hendrawan, hampir semua sektor pangan di Indonesia telah menjadi lahan perburuan rente para penjahat keuangan negara.

"Sektor pangan sekarang sudah jadi lahan perburuan rente, seperti beras, gula, garam, daging, bawang putih dan lain-lain," tutur Hendrawan di Jakarta, Selasa (16/7).

Dia juga mengatakan Indonesia seharusnya bisa melakukan swasembada pangan sejak lama. Namun, menurut anggota Komisi XI itu, kini Indonesia semakin sulit melakukan swasembada pangan.

"Kita sedih karena seharusnya kita sudah berswasembada untuk komoditas pangan strategis seperti ini. Kedaulatan pangan jadi sebuah impian yang makin utopis,” kata Hendrawan.

Berkaitan dengan itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa terutama aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi impor beras yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut menurut Hendrawan, dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia sesuai dengan mimpi presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Pokoknya kita dukung langkah-langkah tegas untuk memerangi para bandit ekonomi yang merugikan keuangan negara apalagi dengan dugaan besaran jumbo," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper