Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara blak-blakan menyebut praktik pungutan liar (pungli) masih ada di pelabuhan, kendati sudah melakukan sederet upaya transformasi dan digitalisasi.
Pada diskusi Aksi Stranas PK: Perbaikan Tata Kelola Pelabuhan, Selasa (2/7/2024), Koordinator Pelaksana Stranas PK Pahala Nainggolan mengaku praktik pungli masih ada selama sistem yang digunakan masih diciptakan oleh manusia.
"Kalau dibilang masih ada pungli enggak? Ya masih. Namanya sistem kalau manusia yang bikin. Semua sistem di dunia kalau namanya manusia yang jalanin, kita enggak bisa kontrol," ujar Pahala di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, dikutip Rabu (3/7/2024).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK itu, praktik pungli bukan satu-satunya hal yang perlu diantisipasi. Pahala menyebut praktik korupsi antara pengguna jasa dan pihak pemangku kebijakan di pelabuhan yang perlu lebih diantisipasi.
Apalagi, terangnya, ada sekitar 16 lembaga yang merupakan pemangku kebijakan di pelabuhan meliputi operator terminal maupun otoritas pelabuhan, bea cukai hingga balai karantina.
"Yang lebih parah lagi kalau saya bisa main sama bea cukai, barang ini saya bisa pastikan tidak akan diperiksa, saya bisa masukin apa saja ke situ. Yang lebih ngeri itu sebenarnya," ungkapnya.
Baca Juga
Kendati masih ada praktik pungli, aksi pelabuhan oleh Stranas PK serta penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) diyakini efektif mendorong kepatuhan para pengguna jasa maupun kementerian/lembaga di dalamnya. Menurut Pahala, hal itu tercermin dari biaya logistik Indonesia yang kini sudah membaik dari sekitar 10 tahun lalu yakni sekitar 24% dari PDB.
Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya menyebut biaya logistik di Indonesia sebesar 14,3% terhadap PDB di 2022. Pemerintah menargetkan angka itu turun ke 12% dalam lima tahun ke depan.
Meski demikian, Pahala juga menyoroti indeks kinerja logistik atau Logistics Performance Index (LPI) yang dirilis oleh Bank Dunia pada 2023. Berdasarkan laporan itu, Indonesia menempati peringkat ke 63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0, atau turun 17 peringkat dari urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15 pada 2018 lalu.
Adapun BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan bahwa sistemnya sudah terhubung dengan pihak bea cukai di pelabuhan, khususnya terminal kontainer. Metode pembayaran di sebagian besar pelabuhan kelolaan Pelindo pun diklaim sudah non-tunai (cashless).
Dengan demikian, interaksi fisik di pelabuhan semakin minim sehingga mempersempit celah untuk adanya praktik lancung oleh berbagai pihak.
"Operator di pelabuhan itu praktis tidak mempunyai otoritas, karena semua dikontrol sistem. Jadi, kalau misalnya orang ambil kontainer internasional, sistemnya kami dengan bea cukai sudah linked [terhubung]," papar Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono pada kesempatan yang sama.
Di sisi lain, Kepala Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan (LNSW Kemenkeu) Oza Olavia menyebut kini NLE sudah diterapkan di 46 pelabuhan dan enam bandara. Dengan capaian itu, dia menyebut penerapan sistem NLE sudah diterapkan pada sekitar 95% kegiatan ekspor-impor Indonesia.
"Secara total nasional, kita sudah mencoba melihat prioritas yang mana. Itu sudah mencakup 95% total kegiatan ekspor impor," ujarnya pada acara yang sama.
