Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan sistem online single submission (OSS) tak terdampak oleh gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) diretas.
Dia mengeklaim bahwa sistem yang baru saja diresmikan itu dalam kondisi prima dan siap memberikan kemudahan dan kecepatan proses perizinan penyelenggaraan berbagai acara atau event di Indonesia.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) mengenai pembahasan skema kantor keluarga atau Family Office bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (1/7/2024).
“Yang kemarin baru di-launching oleh pak Presiden sistem yang dikelola oleh teman Polri tidak terganggu dari segi pilot project-nya, tetapi akan kami pastikan akan memudahkan akan proses proyek tersebut,” tandas Sandiaga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaran event dalam rangka mempercepat proses perizinan di Indonesia. Acara peluncuran tersebut diselenggarakan di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, pada Senin (24/6/2024).
Dalam sambutannya, Presiden Ke-7 RI itu mengapresiasi adanya sistem perizinan penyelenggaraan event yang terintegrasi atau OSS. Digitalisasi proses perizinan tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan pengurusan izin bagi para penyelenggara acara.
Baca Juga
“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” katanya.
Meski telah ada digitalisasi, Kepala Negara menekankan pentingnya manajemen perencanaan penyelenggaraan event baik oleh pihak penyelenggara dan pemerintah. Pengajuan perizinan, menurutnya sebaiknya dilakukan jauh lebih awal sebelum acara terselenggara.
“Ini saya minta juga kepada penyelenggara event itu mengajukannya jauh-jauh bulan sebelumnya, enam bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu. Artinya itu ada perencanaan yang baik, manajemen perencanaan yang baik kapan event itu diselenggarakan,” lanjutnya.
Dengan perencanaan seperti itu, Kepala Negara asal Surakarta itu meyakini para penyelenggara dapat mempromosikan acara secara lebih luas. Apalagi, beberapa proses perizinan tidak membutuhkan waktu yang lama.
“Pemerintah, jajaran pemerintah juga, tadi disampaikan oleh Pak Kapolri, totalnya bisa disampaikan hanya dalam waktu 14 hari dari beberapa perizinan tadi sehingga penyelenggara bisa mempromosikan event-nya, bisa menjual tiketnya dengan baik,” imbuhnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penyelenggaraan event dalam skala nasional maupun internasional dapat berdampak positif bagi negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan seperti Qatar yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan menyelenggarakan Piala Dunia pada 2022 lalu.
“Piala Dunia Tahun 2022 di Qatar itu bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Qatar dari yang tahun sebelumnya hanya 1,5 persen melompat menjadi 4,3 persen pada saat penyelenggaraan, dan Qatar berani mengeluarkan uang untuk event itu US$220 juta,” pungkas Jokowi.
