Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia.
Hal ini dia ungkapkan berkaitan dengan target Prabowo untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga 8 persen setahun.
"Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer dan industri strategis kita," ujar Drajad, di Jakarta, Rabu (19/6/2024).
Dia menyebut industri militer menjadi salah satu prioritas penting yang akan dikedepankan Prabowo.
"Programnya (ini) selalu ada dalam Visi Misi beliau, terakhir dalam Visi Misi Prabowo-Gibran. Pengembangan industri militer tidak bisa berjalan jika industri strategis tidak maju," kata Drajad.
"Sebaliknya jika industri strategis maju, luberan positifnya akan terasa ke banyak industri, mulai dari perkeretaapian, perkapalan, pesawat terbang, industry baja, telekomunikasi hingga ke industri dasar dan teknologi informasi," lanjut Drajad.
Baca Juga
Paradigma bagi BUMN industri strategis, kata dia, tidak bisa berorientasi keuntungan. Pasalnya hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektifitas dan efisiensi biaya.
"Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya," tandas Drajad.
Untuk diketahui kinerja sejumlah industri strategis Indonesia, seperti PT PAL, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Kratakatau Steel Tbk, belakangan kurang begitu menggembirakan.
Sementara itu ekonom Prof Didik J Rachbini mengemukakan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memegang peranan sentral pada masa pemerintahan mendatang, sekaligus menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen atau lebih.
Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi dan peneliti INDEF ini, kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.
"Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman," kata Didik, Selasa (18/6/2024).
Selama ini, menurut dia, Kemenperin berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.
Menurut Didik, sektor ini secera terus menerus tumbuh di bawah 5 persen sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.
Bahkan, sektor ini justru mandeg dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen saja. Hal ini, menurut Didik, menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak beri kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.
Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, maka lupakan janji Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi akan bisa tercapai.
"Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah," kata Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina Jakarta itu.
"Mengapa Indonesia selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi? Jawabnya sama, yakni karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya."
Didik lantas menekankan bahwa faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo kelak terletak pada Kemenperin.
Di sisi lain, dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang bercampur dengan sektor informal.
Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, menurut Didik, ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja.
Menyinggung janji kampanye Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, Didik menilai suatu target yang susah dicapai jika mengandalkan kebijakan saat ini, apalagi Kemenperin tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.
"Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada berhasil atau tidaknya membenahi kementerian industri dan kebijakan industrinya. Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN," tutup Didik.
