Pengelolaan Haji 2024 Karut-marut, Ramai-ramai Kecam Kemenag

Bisnis.com, JAKARTA — Pelbagai pihak mengecam Kementerian Agama sebagai pengelola Ibadah Haji 2024. Pangkalnya, sejumlah layanan kepada jemaah haji asal Indonesia dinilai memprihatinkan, terutama saat di Mina.

Kritik keras teranyar disuarakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Dia meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk bertanggung jawab atas kondisi jemaah haji Indonesia di Mina, Arab Saudi. 

Bamsoet merujuk pada hasil laporan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang mengungkapkan kondisi jemaah haji Indonesia di Mina sungguh memprihatinkan, terutama terkait persoalan tenda. Fasilitas tersebut dipergunakan jemaah haji RI tidak memadai sehingga mereka terpaksa berdesakan.

Fasilitas lain yang kurang memadai adalah tidak cukupnya toilet yang tersedia. Alhasil, jemaah harus antre berjam-jam.

“MPR meminta Kementerian Agama dan PPIH untuk bertanggung jawab atas kondisi tersebut,” tegas Ketua MPR, dalam keterangan resmi, Kamis (20/6/2024).

Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan, MPR meminta Kemenag dan PPIH agar dapat memperbaiki persoalan yang terjadi di Mina dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Harapannya, persoalan atau masalah yang terjadi di Tanah Suci tidak berulang pada penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya sehingga jemaah dapat beribadah secara nyaman dan aman.

“Pemerintah juga harus secara cermat memperhitungkan rasio kebutuhan tenda dengan jumlah jemaah, termasuk jumlah toilet yang disesuaikan dengan jumlah jemaah dalam satu tenda. Dengan begitu diharapkan, faktor yang menjadi penyebab tidak memadainya fasilitas haji dapat dibenahi,” tegas Bamsoet.

FASILITAS TAK MEMADAI

Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 memang terus menuai sorotan, khususnya terkait fasilitas jemaah haji Indonesia yang disebut tidak memadai dan tak ramah terhadap lansia.

Kritik ini cukup sering dan lantang disuarakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Timwas Haji DPR. Belakangan, sosok yang sering disapa Cak Imin ini aktif mengunggah ke media sosial berbagai potret inspeksinya ke tenda-tenda dan fasilitas jemaah haji asal Indonesia.

Salah satu calon presiden di Pilpres 2024 ini mengaku prihatin dan kaget saat melihat kondisi tenda dan fasilitas yang masih belum memadai. Cak Imin menegaskan bahwa kondisi itu masih jauh dari tagline yang digembar-gemborkan Kemenag yakni "Haji Ramah Lansia".

"Haji Ramah Lansia jangan hanya jadi kampanye, tetapi harus benar-benar diterapkan," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6/2024). 

Selama di Tanah Suci, Cak Imin menemukan fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK (mandi, cuci, kakus) masih belum memadai.

"Memang ada kamar mandi untuk difabel, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel," imbuhnya.

Dia menuturkan seharusnya penyelenggara haji sudah menghitung rasio kamar mandi berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi. Bahkan, paling penting, keran-keran wudhu tersendiri juga harus disediakan.

"Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," katanya.

Muhaimin juga menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. Perbaikan total harus dilakukan sehingga kondisi yang memprihatinkan itu tidak terulang lagi. "Revolusi penanganan Haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," ujarnya.

PERSOALAN MENAHUN DI MINA

Sementara itu, Menag RI Yaqut Cholil Qoumas mengeklaim bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M berjalan dengan sukses sesuai dengan sejumlah indikator. 

Pertama, dia mengatakan bahwa pelayanan jemaah haji pada fase kedatangan berjalan lancar. Kedua, menurutnya proses pelayanan jemaah haji pada fase kedatangan juga berjalan lancar, baik di Madinah maupun Makkah. Dia mengatakan bahwa jemaah bisa mendapatkan layanan katering, transportasi, akomodasi, termasuk pelindungan jemaah, dan bimbingan ibadah.

Ketiga, Menag mengatakan bahwa proses puncak haji berjalan lancar. Ikhtiar mitigasi yang dilakukan PPIH bersama otoritas Arab Saudi berhasil memperlancar proses pergerakan jemaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina.

Meski begitu, Yaqut mengakui ada beberapa tantangan di Mina yang akan menjadi poin evaluasi Ibadah Haji 2024. Menurutnya, ketersediaan area yang terbatas di Mina bagi jumlah jemaah haji mencapai 213.320 orang membuat ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang.

"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," katanya.

Menag mengakui bahwa dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Hal itu, jelasnya, perlu menjadi pertimbangan untuk penyelenggaraan berikutnya.

Perbesar

Secara terpisah, Guru besar UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie berharap ke depan pemerintah terus mewujudkan terobosan yang mampu mengatasi persoalan yang masih ditemukan di lapangan, khususnya penginapan di Mina.

Dia menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi belum dapat memperluas area Mina. Di sisi lain, jumlah jemaah calon haji terus bertambah. 

Namun, Tholabi mengapresiasi langkah Kemenag yang menerapkan skema tanazul atau menginap di luar Mina, meski dalam skala kecil. Skema ini diterapkan terutama bagi jemaah calon haji yang hotelnya berada dekat dengan Mina, yakni Syisyah dan Rawdhah.

"Saya kira ini akan menjadi alternatif solusi mengatasi persoalan keterbatasan tenda penginapan di Mina. Tentu harus diperhitungkan segala sesuatunya, termasuk permasalahan hukum Syariahnya,” jelas Tholabi, Rabu (19/6/2024).