Bisnis.com, JAKARTA - Anggota komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran automatic adjusment 2024 milik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebesar Rp18,1 miliar.
Desakan itu Supriansa sampaikan usai Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa sejumlah anggaran lembaga yang dipimpinnya susah diblokir Kementerian Keuangan. Saat itu, Komisi III DPR dan PARK sedang lakukan rapat kerja.
"Dengan tegas kami dari fraksi Partai Golkar mendukung itu, semoga menteri keuangan [Sri Mulyani] bisa mendengarkan, bahwa ini bisa dibuka blokir keuangan dan itu bisa digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan program yang sudah dicanangkan oleh PPATK," kata Supriansa dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Sebelumnya, Ivan menjelaskan bahwa PPATK menyampaikan 1.272 hasil analisis, produk hasil analisis, dan hasil pemeriksaan telah berkontribusi terhadap penyelamatan uang negara dengan total sekitar Rp3,45 triliun selama 2023.
Perinciannya yaitu penerimaan negara dari denda sebesar Rp16,25 miliar, uang pengganti Rp2,57 triliun dan US$54 juta, serta sejumlah aset fisik berupa tanah, bangunan, hingga kendaraan bermotor.
Meski demikian, kini anggaran automatic adjusment 2024 PPATK sebesar Rp18.163.531.000 telah diblokir. Dengan pertimbangan kinerja PPATK tahun lalu, Ivan ingin Sri Mulyani membuka blokir tersebut.
Baca Juga
"Memperhatikan tuntutan kerja, PPATK mengharapkan bapak dan ibu pimpinan, dan anggota komisi III DPR RI serta persetujuan ibu menteri keuangan [Sri Mulyani] untuk berkenan menyetujui pembukaan blokir anggaran PPATK," kata Ivan pada kesempatan yang sama.
Dia menjelaskan, PPATK membutuhkan anggaran tersebut terutama untuk kegiatan keanggotaan Financial Action Task Force (Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang) dan belanja pegawai yang akan diusulkan pada semester 2 2024.
