Bisnis.com, IKN - Ribuan buruh akan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara besok, Kamis (6/6/2024). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang digulirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti tabungan perumahan rakyat (Tapera) hingga KRIS BPJS Kesehatan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa akan dilakukan mulai pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di depan Kantor Balaikota Jakarta dan bergerak ke Istana Negara melalui Patung Kuda.
“Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA,” kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (5/6/2024).
Menurutnya, kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja. Mengingat iuran Tapera dipotong 3% dari gaji dengan rincian besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sementara, pekerja mandiri menanggung sendiri iuran Tapera-nya.
Selain itu, meski telah membayar iuran selama 10 hingga 20 tahun, Said menyebut bahwa program tersebut tidak memberikan kepastian kepada buruh untuk memiliki rumah.
Pemerintah dinilai melepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah bagi masyarakat dengan adanya kebijakan ini. Sebab kata Said, Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.
Baca Juga
Kebijakan ini juga disebut akan menimbulkan persoalan lain, seperti rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan, dan kerumitan pencairan dana.
Kalangan buruh dalam demo besok turut mengumandangkan isu-isu lain yakni Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).
Said menuturkan bahwa pendidikan kini menjadi beban yang menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal. Akibatnya, para buruh menjadi sulit untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anaknya.
Kemudian terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh menilai bahwa kebijakan ini justru menurunkan kualitas dan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pihaknya menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Demo tersebut turut menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja dan mendesak pemerintah untuk menghapus outsourcing serta upah murah.
“Sistem outsourcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan upah yang jauh dari layak, telah menempatkan buruh dalam kondisi yang semakin sulit. Hidup mereka seperti terombang-ambing dalam ketidakpastian yang terus menghantui,” tegasnya.
