Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Luhut Akui Pembangunan IKN Terhambat Banyak Masalah, Tapi...

Luhut mengakui bahwa pembangunan IKN terhambat banyak permasalahan, tetapi tidak menghentikan prosesnya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti gelar wicara bertajuk ‘Ngobrol yang Paten-Paten Aja Bareng Menko Marinves’ di Menara Global, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/6/2023). Dok ANTARA
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan usai mengikuti gelar wicara bertajuk ‘Ngobrol yang Paten-Paten Aja Bareng Menko Marinves’ di Menara Global, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/6/2023). Dok ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi banyak permasalahan.

Pengakuan itu Luhut sampaikan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (5/6/2024). Meski hadapi berbagai permasalahan, dia menyatakan pembangunan IKN tetap berjalan.

"Jadi kalau orang bilang, tidak ada, investasi pembangunan semua jalan. Ada yang lambat sana sini ya biasalah, dan memang banyak masalah yang lalu, yang kita tuntaskan sekarang ini," ujar Luhut di hadapan anggota dewan.

Meski demikian, purnawirawan perwira TNI ini tidak merincikan permasalahan yang dimaksudnya. Luhut hanya mengaku, secara umum tidak ada isu yang akan menggagalkan pembangunan IKN.

Apalagi, lanjutnya, kini Menteri PUPR Busaki Hadimuljono susah diangkat menjadi Plt Kepala Badan Otorita IKN. Menurutnya, Basuki merupakan sosok yang paling tepat untuk memimpin pembangunan IKN.

"Kami tektok dengan tim, membantu tadi pembebasan tanah yang 2.000 hektare lebih kurang bermasalah, saya kira dengan bank tanah juga kita utamakan, dan overall itu akan bisa terselesaikan," tutup Luhut.

Belakangan banyak mempertanyakan keberlangsungan IKN usai secara mengejutkan Bambang Susantono mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Otorita IKN.

Sejumlah partai politik seperti PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) pun mendesak pemerintah menjelaskan secara terang-terangan alasan Bambang Susantono mundur.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper