.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencari biang kerok yang menyebabkan membengkaknya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR dengan Penyelenggara Dikdasmen dan Dikti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024).
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi berharap bisa turut memperoleh wawasan untuk menilai seberapa efektif anggaran pendidikan yang disalurkan oleh negara untuk menutupi biaya pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Maka dari itu, sebutnya, masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat yang bergerak di sektor pendidikan menjadi krusial.
“Kita [Panja Pembiayaan Pendidikan] ingin tahu apa yang membuat pendidikan cukup mahal. Kami harus menghasilkan rekomendasi yang solutif. Jadi, kami harus mengetahui sebetulnya seberapa besar cost pendidikan itu [di berbagai tingkat pendidikan] dan mana [anggaran pendidikan] yang seharusnya jadi prioritas?” ungkap Dede membuka agenda tersebut.
Perlu diketahui, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Angka ini dinilai naik sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan 2023. Kendati demikian, kenaikan angka ini tidak selaras dengan beban biaya pendidikan terkini sekaligus peruntukan alokasi anggaran pendidikan dinilai tidak efektif untuk menutupi beban biaya tersebut.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar Rp98,9 triliun, setara dengan 15% dari anggaran pendidikan. Di sisi lain, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp346,5 triliun, setara 52% anggaran pendidikan.
Baca Juga
Mengetahui hal tersebut, Dede mempertanyakan seberapa efektif TKD berkontribusi mengurangi beban biaya pendidikan di Indonesia. Sebab itu, ia berharap masukan dan aspirasi dari organisasi masyarakat bisa membantu Komisi X DPR untuk mengupas tuntas akar masalah dari pembiayaan pendidikan di Indonesia.
“Kami harus tahu dimana sih beban biaya terbesar bidang pendidikan. Sehingga, kami pun mendapatkan insight yang mana seharusnya negara berperan menyelesaikan masalah [biaya pendidikan] ini dan di mana peran masyarakat bisa berkontribusi untuk membantu [menyelesaikan] masalah [biaya pendidikan],” pungkasnya.
