Bisnis.com, JAKARTA – Ombudsman RI sedang menggali informasi dan menyusun rumusan masalah terkait polemik mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) yang tengah ramai dibicarakan.
Ketua Ombudsman Mokhamad Najih mengatakan, koordinasi dengan kantor-kantor perwakilan akan terus dilakukan hingga rumusan masalah atas polemik UKT ini berhasil dirancang lalu disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Koordinasi di kantor-kantor perwakilan masih dilakukan karena ada perbedaan argumen dari masing-masing wilayah,” kata Najih kepada Bisnis, baru-baru ini.
Dia menambahkan laporan masyarakat yang masuk terkait dengan perihal UKT mahal sudah cukup banyak. Informasi yang masuk, tambahnya, sedang diproses oleh Ombudsman untuk dikaji lebih lanjut.
Namun, Najih tidak memberikan keterangan lebih lanjut, baik terkait laporan masyarakat yang masuk maupun perihal perbedaan argumen yang terjadi di tingkat perwakilan.
Sebelumnya, Komisi X DPR RI telah membentuk panitia kerja (panja) biaya pendidikan untuk menelusuri dugaan salah tata kelola anggaran oleh pemerintah yang disinyalir memiliki andil atas meruaknya masalah kenaikan UKT.
Baca Juga
Dia menilai anggaran tahunan untuk sektor pendidikan relatif cukup besar dengan adanya mandatory spending sebesar 20% dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk tahun anggaran 2024, alokasi APBN di pos pendidikan mencapai Rp665 triliun.
Adapun, Panja Biaya Pendidikan nantinya akan memberikan rekomendasi terkait dengan perbaikan tata kelola anggaran pendidikan meliputi pola distribusi, penentuan subjek sasaran, serta jenis program pemerintah.
Selain panja, pembahasan mengenai pinjaman pelajar atau student loan turut mencuat ketika Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristk) Nadiem Makarim dengan Komisi X DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Nadiem mengatakan, perihal pinjaman pelajar masih dibahas secara internal dan belum terperinci. Menurutnya, implementasi student loan memerlukan pembahasan cukup panjang dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
