Bisnis.com, JAKARTA - Menteri kabinet perang Israel Benny Gantz menuntut agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkomitmen pada visi yang disepakati untuk konflik Gaza.
Dia memberikan ultimatum kepada Netanyahu, yang salah satunya mendesak untuk menentukan pihak yang mungkin akan memerintah wilayah Gaza setelah perang dengan Hamas.
Melansir Reuters, Gantz mengatakan pada konferensi pers bahwa dia ingin kabinet perang Israel membentuk rencana enam poin, pada 8 Juni 2024.
Adapun dia menegaskan kepada Netanyahu, bahwa jika usulannya itu tidak terpenuhi, maka dia akan menarik partainya yang berhaluan tengah dari koalisi darurat saat ini, dan mundur dari Kabinet.
Gantz, seorang pensiunan jenderal terkemuka Israel yang menurut jajak pendapat merupakan saingan politik Netanyahu yang paling tangguh.
Dia tidak memberikan tanggal pasti kemungkinan kemundurannya dari Kabinet tersebut, namun menurutnya hal itu dapat meningkatkan ketegangan di pemerintahan, selama masa perang yang semakin sulit dikendalikan di Gaza.
Netanyahu tampaknya terkepung dalam kabinet perang internalnya, di mana dia, Gantz, dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant sendiri yang memiliki suara.
Sebelumnya, Gallant menuntut kejelasan tentang rencana pascaperang dan agar Netanyahu menghentikan pendudukan militer di Gaza, pada Rabu (15/5/2024).
Adapun jika Netanyahu melakukan hal itu, dia berisiko membuat marah partai-partai koalisi ultra-nasionalis yang menyerukan agar Gaza dianeksasi dan diselesaikan.
Kehilangan suara mereka dapat menggulingkan Netanyahu, yang sebelum perang gagal mendapatkan lebih banyak mitra berhaluan tengah, mengingat persidangannya atas tuduhan korupsi yang dia bantah.
“Pertimbangan pribadi dan politik mulai merambah keamanan nasional Israel. Sekelompok kecil orang telah merebut jembatan kapal Israel dan mengarahkannya menuju perairan dangkal berbatu tersebut," kata Gantz
Gantz mengatakan rencana enam poin yang diusulkannya akan mencakup penerapan sistem administrasi sipil sementara AS, Eropa, Arab, Palestina di Gaza, sementara Israel mempertahankan kendali untuk keamanannya.
Perjanjian ini juga akan memberikan layanan nasional yang adil bagi semua warga Israel, termasuk Yahudi ultra-Ortodoks, yang kini dikecualikan dari wajib militer dan dua partai dalam koalisi Netanyahu bertekad untuk mempertahankan pengecualian tersebut.
