Bisnis.com, JAKARTA — Rektor Universitas Airlangga (Unair) Muhammad Nasih memberi tanggapan mengenai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di beberapa Perguruan Tinggi yang sempat viral karena mengalami kenaikan signifikan.
Dia mengatakan bahwa di Unair sendiri tidak ada kenaikan UKT, dan juga sudah memberikan afirmasi dengan 20% KIP kuliah.
"Jadi kalau soal UKT ada satu atau dua perguruan tinggi [yang mengalami kenaikan] jadi kalau kita di Unair tidak ada yang naik, sebenarnya tidak ada masalah, kita juga sudah memberikan afirmasi dengan 20% yang KIP kuliah dan seterusnya itu kan angka yang sangat luar biasa," katanya, kepada awak media, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (14/5/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa keringanan juga akan tetap diberikan, dan masalahnya mungkin soal komunikasi. Dia yakin bahwa kalau komunikasinya bagus semua persoalan akan bisa diselesaikan.
Dia menjelaskan bahwa kementerian juga sudah memberikan banyak sekali fasilitas termasuk bagi universitas untuk bisa memberikan kemudahan bagi mahasiswanya.
"Prakteknya, sesungguhnya tidak ada masalah, agar semua jujur saja itu tidak ada masalah, yang miskin mengaku lah miskin, yang kaya mengakulah kaya, selesai," ujarnya.
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa jalan keluar untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan ini sudah disiapkan dengan sangat banyak, tinggal dikomunikasikan saja dengan seluruh pimpinan perguruan tinggi.
"Saya yakin kawan-kawan rektor tidak ada yang berminat untuk menyusahkan siapapun asal semua jujur, yang miskin dicatat, dengan sebaik baiknya juga akan mendapatkan kemudahan-kemudahan tidak ada sesuatu yang terlalu gimana untuk dipecahkan kita bersama," ucapnya.
Adapun dia menekankan bahwa mungkin kehadiran pemerintah ini harus diformulasikan lebih lanjut, sehingga perguruan tinggi juga tetap bisa mencukupi operasional rutinnya, dan dengan begitu maka UKT juga akan bisa dijamin dalam arti kenaikannya.
Dia menjelaskan bahwa UKT perguruan tinggi di Indonesia itu sudah lama tidak naik karena penyesuaiannya lambat sekali.
"Jadi gaji pegawai negeri saja itu hampir tiap tahun naik, sementara kalau kita punya dosen, punya guru yang di gajinya bukan dari PNS, tentu kita butuh untuk juga tetap menyesuaikan dengan kenaikan gaji mereka dan itu masih sangat-sangat kecil," ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya tentu kalau skema pertama adalah mekanisme dari pembiayaan perguruan tinggi, maka tentu bisa dievaluasi lebih lanjut.
Kemudian, dia menjelaskan yang kedua adalah perguruan tinggi tentu bisa berlomba dengan mengadakan berbagai macam kerja sama khususnya di bidang riset dan lain-lain.
"Meskipun itu sulit, tetapi saya yakin bisa dilakukan secara bersama-sama intinya, intinya adalah keberimbangan antara masyarakat dan pemerintah dan juga tentu dengan perguruan tinggi, saya yakin kalau itu bisa diformulasikan dengan baik tidak akan ada gejolak apapun yang berarti," tambahnya.
