Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah catatan dalam evaluasi pelaksanaan mudik Lebaran 2024 atau Idulfitri 1445 H.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas terkait Evaluasi Arus Mudik dan Balik Lebaran Tahun 2024 di Istana Merdeka, Senin (6/5/2024).
"Presiden telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan perbaikan di beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama memperbanyak jumlah rest area dan meningkatkan fasilitas di masing-masing yang sudah ada," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2024).
Lebih lanjut, Muhadjir juga menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu pun juga meminta segera dibangun rest area sekaligus buffer zone atau penyangga di KM 97 tol arah Jakarta menuju Merak.
Di sisi lain, Kepala Negara, kata Muhadjir juga setuju apabila pemerintah melakukan revitalisasi pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai pelabuhan reguler.
Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban pelabuhan Ketapang-Gilimanuk. Sehingga masyarakat yang melakukan penyeberangan dari Jawa menuju Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan beberapa pulau kecil sekitar Madura dapat terbantu.
Baca Juga
"Sehingga tidak perlu menyeberang beberapa kali karena kalau mereka lewat [pelabuhan] Ketapang, Gilimanuk mau ke NTB harus ke Lombok harus nyebrang lagi. Kalau mau ke Sumbawa harus menyeberang lagi. Ini memakan waktu yang banyak sekaligus biaya yang tinggi," katanya.
Setali tiga uang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan catatan yang diberikan kepada kementeriannya oleh Presiden Ke-7 RI itu adalah membangun rest area baik di tol Cipali maupun tol arah Merak.
"Oleh karena itu tadi saya diinstruksikan oleh Menteri PUPR untuk membebaskan tanah sebagai rest area. Jadi katakanlah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan, masing-masing-masing 5 hektare untuk rest area saja," ujar Budi.
Tak hanya itu, Budi mengaku bahwa terdapat pula catatan mengenai manajemen pintu tol agar ke depan dapat dikaji sehingga tidak lagi menggunakan sistem tapping.
"Kita tidak boleh lagi menggunakan tapping, Km 70, Km 414 itu panjang sekali. Dengan sistem OBU [On Board Unit], kendaraan langsung lewat dan langsung tercatat beberapa mereka yang langsung bayar," pungkas Budi.
Selain itu, Budi pun mengatakan presiden setuju untuk menambah jumlah kereta api, menambah pemberian program mudik gratis dari pemerintah, hingga menambah jumlah pelabuhan dan kapal.
"Dalam survei kita, orang itu paling senang naik kereta api. Tapi jumlah [armada kereta api] terbatas. Oleh karena itu kami mengusulkan dan Pak Presiden setuju agar KAI menambah jumlah kereta api, sehingga perjalanan kereta yang memang diminati itu bertambah," pungkas Budi.
