Bisnis.com, JAKARTA -- Partai politik mulai mencari posisi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengukuhkan kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pertemuan dan lobi politik antara elite politik terus berlangsung. Selain Prabowo, sejumlah elite Gerindra juga terpantau aktif melakukan komunikasi politik dengan elite partai bukan pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Sufmi Dasco Ahmad adalah salah satunya. Sufmi bahkan telah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ia juga mengungkap bocoran tentang pertemuan antara Prabowo dengan politikus Nasdem, Ahmad Ali. "Yang pasti kabar gembira," ujar Sufmi.
Nasdem sejatinya telah lama mengeluarkan isyarat akan bergabung ke kubu 02. Nasdem menganggap pemilu telah usai dan sudah saatnya untuk menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Apalagi putusan MK bersifat final dan mengikat.
"Kita semua seharusnya menutup buku lama dan membuka buku baru. Itu harapan saya," ujar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dilansir dari Antara, Rabu (24/4/2024).
Surya Paloh sendiri telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Politikus Partai Nasdem itu bahkan memberikan sambutan yang cukup hangat dengan menggelar karpet merah untuk Prabowo. Perlu dicatat, Nasdem adalah partai non koalisi 02 yang sejak awal mengakui kemenangan Prabowo-Gibran.
Baca Juga
Kendati telah mengeluarkan sinyal, Surya Paloh belum menjawab secara eksplisit tentang posisi Nasdem apakah akan bergabung dengan kubu 02 atau berada di luar pemerintahan. Surya Paloh hanya menjawab pertanyaan itu secara singkat. "Mungkin ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan?"
Selain Nasdem, PPP merupakan partai yang mengirim sinyal merapat ke kubu Prabowo-Gibran. Sinyal PPP merapat ke koalisi Prabowo itu bahkan telah diungkapkan secara terang-terangan ke publik.
Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, misalnya, menyatakan tidak akan menolak jika mendapat ajakan bergabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, meski pada saat pemilu 2024 bersebrangan.
Dia menilai bahwa Pemilu 2024 sudah usai dan saat ini waktunya untuk membangun Indonesia bersama-sama.
"Kan kalau untuk membangun Indonesia harus bersama ya, tapi lihat nanti ya," tutur Mardiono.
Mardiono berharap PPP bisa jadi koalisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, sama seperti saat ini di Koalisi Indonesia Bersatu untuk mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Soalnya kan PPP masih menjadi Koalisi Indonesia Bersatu yaitu koalisi yang ada di pemerintahan Pak Joko Widodo ya," kata Mardiono.
Sikap PKB dan PKS
Adapun, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui telah membahas arah politik partai selanjutnya usai kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih berproses.
Cak Imin telah melaporkan hasil pilpres 2024 mulai dari pencarian koalisi hingga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sore ini, Senin (22/4/2024), ke seluruh jajaran pengurus PKB serta Dewan Syuro. Menurutnya, PKB masih belum memutuskan bakal bergabung ke pemerintahan selanjutnya atau berada di luar pemerintahan.
Cak Imin mengaku, pembahasan soal arah politik PKB dengan seluruh jajaran pengurus partai hari ini berlangsung dinamis.
"Terjadi berbagai macam pandangan berbeda-beda, sangat seru bahkan dinamis. Kami tadi menyimpulkan bahwa ini dalam proses. Kita yang penting menyimpulkan bahwa kita berkomitmen terus memperjuangkan perubahan, soal dalam dan di luar [pemerintahan], diskusi masih berlanjut," katanya dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (22/4/2024).
Oleh sebab itu, Cak Imin berpesan untuk menunggu perkembangan selanjutnya. Dia mengatakan, Dewan Syuro masih meminta waktu untuk berdiskusi besok sampai dengan besok lusa.
"Pada posisi ini, kita akan terus menampung seluruh pemikiran, pertimbangan dan berbagai perkembangan komunikasi internal dan eksternalnya," lanjutnya.
Sementara itu, PKS juga belum memberikan pernyataan terkait arah politik partai. Mereka hanya menyatakan menghormati putusan MK meskipun tidak sesuai dengan harapan. PKS bahkan memberi catatan bahwa seharusnya penegakan hukum sudah sepatutnya dibarengi dengan penegakan etika.
"Penegakan aturan hukum dan penegakan etika menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus menjadi panduan moral dalam menyelesaikan setiap sengketa hukum,” ujar Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Bagaimana Sikap PDIP?
Sementara itu, PDIP akan menentukan arah politiknya dalam rapat kerja nasional alias rakernas Mei mendatang. Menariknya, PDIP menjadi satu-satunya partai politik parlemen di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang belum memberi selamat secara terbuka kepada Prabowo-Gibran.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya anggap putusan MK menegaskan pemilu di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural bukan substansial. Konsekuensinya, kepemimpinan nasional akan terpengaruh.
"Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi persoalan serius, terlebih dengan berbagai persoalan perekonomian nasional dan tantangan geopolitik global," jelas Hasto ketika membacakan sikap atas putusan MK dalam Rakornas di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).
PDIP, lanjutnya, menganggap para hakim konstitusi tidak membuka ruang terhadap keadilan. Putusan MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan karena seakan lupakan kaidah etika dan moral.
Oleh sebab itu, PDIP menilai Indonesia telah masuk dalam kegelapan demokrasi melalui pembiaran atas penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"PDI Perjuangan mengkhawatirkan bahwa berbagai praktik kecurangan pemilu secara masif, termasuk penggunaan sumber daya negara dan instrumen negara, akan semakin mewarnai pelaksanaan pemilu ke depan," ujar Hasto.
