Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Busyro Muqoddas: Pemilu 2024 Brutal, Culas, Curang Karena Presiden Ikut Cawe-cawe

Busyro Muqoddas menilai Pemilu 2024 berlangsung dengan penuh kecurangan karena adanya cawe-cawe alias keterlibatan secara langsung oleh Jokowi.
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat di PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/9/2018)/Bisnis - Muhammad Ridwan
Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas saat di PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (4/9/2018)/Bisnis - Muhammad Ridwan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai Pemilu 2024 berlangsung dengan penuh kecurangan karena adanya cawe-cawe alias keterlibatan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Permintaan itu disampaikan Busyro dalam forum Mahkamah Rakyat: Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu yang diselenggarakan di Jakarta dan Yogyakarta pada Jumat (19/4/2024).

"Praktik proses dan pelaksanaan Pemilu 2024 yang penuh kekumuhan, kecurangan, keculasan, brutalitas, dan rasa malu yang ludes dampak langsung politik cawe-cawe presiden Republik Indonesia," ujar Busyro.

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mencontohkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/2023 membuktikan adanya keistimewaan yang diberikan kepada putra Jokowi yaitu Gibran Rakabuming agar bisa maju sebagai calon wakil presiden.

Tak hanya itu, menurut Busyro, putusan MK itu juga menghilangkan persyaratan kompetensi, kapasitas, dan integritas untuk maju sebagai calon pemimpin Indonesia.

"Standar kelayakan memimpin Indonesia sebagai bangsa besar secara telanjang dinistakan dalam putusan MK tersebut. Demi penghambaan berhala politik bernama Dinasti Nepotisme Politik Keluarga Presiden," jelasnya.

Oleh sebab itu, Busyro meminta para hakim MK ambil keputusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 yang berdasarkan supremasi etika. Menurutnya, putusan yang mengedepankan etika akan menyelamatkan masa depan Indonesia.

"Dalam perspektif futuristik sangat penting untuk antisipatif, yaitu menutup pintu radikalisme korupsi seperti sekarang ini yang potensial pada konfigurasi presiden dan kabinetnya yang berwatak KKN [korupsi, kolusi, dan nepotisme]," tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper