Bisnis.com, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghadirkan 4 menteri alias pembantu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa hasil pemilihan presiden alias Pilpres 2024.
Empat menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kalau melihat latar belakang keempat menteri tersebut, dua menteri yakni Muhadjir dan Sri Mulyani berasal dari kalangan akademisi atau profesional. Sedangkan Airlangga dan Risma memiliki reputasi sebagai politikus. Airlangga adalah politikus sekaligus Ketua Umum Golkar. Risma berasal dari PDI Perjuangan (PDIP).
Berikut pendapat para menteri soal tudingan politisasi bansos Jokowi:
Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menjelaskan penetapan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)
Bahkan, dia menyebut, anggaran perlinsos telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebelum masuknya kontestasi pemilihan presiden (pilpres). Sehingga, tidak ada pengaruh oleh siapa yang akan maju dalam pilpres.
Dalam Instagram pribadinya, dia menjelaskan bahwa Perlinsos tertuang dalam Undang-Undang APBN 2024 (UU 19/2023) Penjelasan Pasal 8 Ayat 2 Huruf a Angka 11
Baca Juga
“[Berdasarkan UU] Perlinsos adalah Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, bantuan sosial, perlindungan sosial, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan risiko sosial,” tulisnya melalui akun@smindrawati, Sabtu (6/4/2024)
Pada unggahan yang sama, tercatat untuk anggaran Perlinsos 2024 mencapai Rp496,8 triliun, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 476 triliun.
Bila dilihat secara historis, anggaran Perlinsos memang mengalami pasang surut. Misal, pada 2019 mencapai Rp317,4 triliun. Kemudian, 2020 tembus Rp455,6 triliun. Sementara, pada 2021 turun menjadi Rp368 triliun dan 2022 mencapai Rp433,6 triliun.
Adapun, dia menuturkan APBN 2024 dibuat dan difokuskan untuk pengendalian inflasi (stabilitas harga) penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi.
Bila dirinci, anggaran Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun sendiri mencakup anggaran Bantuan Sosial (Kemensos); Program bantuan pendidikan (PIP, KIP); Jaminan Kesehatan (PBI JKN); Subsidi pupuk, listrik, LPG dan BBM, Subsidi bunga KUR UMKM serta dalam berbagai program di berbagai Kementerian/Lembaga.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa anggaran Perlinsos dalam UU APBN 2024 dibahas dan disetujui DPR (seluruh fraksi Partai Politik), bahkan sebelum kontestasi Pilpres dan Pemilu Legislatif dimulai
“Sehingga APBN dan anggaran Perlinsos tidak dipengaruhi oleh siapa yang maju dalam Pilpres,” ujarnya.
Dia juga menyebut bahwa pelaksanaan program dan realisasi anggaran Perlinsos dalam enam tahun terakhir sampai dengan Februari (2019-2024) memiliki pola dan mekanisme yang relatif sama. Tidak ada perubahan menjelang Pemilu 2024.
Terakhir, dia mengungkapkan APBN sebagai sumber anggaran Perlinsos memang selalu dihadapkan pada tantangan perubahan situasi ekonomi yang kompleks.
Sehingga, baginya, APBN harus dijaga dan dikelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab agar terus sehat, kredibel, serta sustainable.
“Dengan demikian APBN tetap menjadi instrument negara yang efektif dalam menjaga masyarakat dan perekonomian untuk terus maju dan sejahtera dan mewujudkan keadilan,” tutupnya.
Airlangga Hartarto
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hampir seluruh negara mengalami dampak dari el nino dan membantu masyarakatnya dengan cara memberikan bantuan sosial.
Dia mengatakan salah satu negara tersebut adalah Singapura yang memberikan bantuan sosial berupa uang sebesar 800 dolar Singapura per orang untuk mengatasi kenaikan biaya hidup akibat el nino selama bulan September 2023.
Kemudian, kata Airlangga, negara India juga memberikan bantuan kepada masyarakatnya berupa pemberian sereal dan minyak dengan anggaran total mencapai Rp2.200 triliun pada bulan September-November 2023 kemarin.
“Bansos juga diberikan oleh Pemerintahan Malaysia kepada warganya dengan anggaran setara Rp25 triliun pada periode Januari-Desember 2023,” tuturnya di Gedung MK Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Airlangga, bansos yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warganya dianggap sebagai hal yang lumrah, mengingat negara lain juga melakukan hal yang sama untuk mencegah kesulitan hidup warganya.
Namun, kata Airlangga bansos yang diberikan pemerintah Indonesia kepada warga lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain yaitu kepada 7,9 persen penduduk Indonesia. Sementara Malaysia 25,6 persen, Singapura 41,7 persen, India 55,6 persen dan Amerika Serikat 12,1 persen.
“Untuk mengoptimalkan manfaat kepada penerima bantuan sosial dan efisiensi biaya penyaluran, bansos biasanya dibagikan beberapa periode sekaligus atau dirapel dalam satu kali penyaluran,” katanya.
Muhadjir Effendy
Adapun Menko PMK Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) perihal frasa “penugasan presiden” sebagai dasar pelaksanaan tugas Kemenko PMK.
Pertanyaan itu diungkapkan oleh hakim konstitusi Arief Hidayat menyoroti frasa tersebut dari keterangan Muhadjir di sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada hari ini.
“Mengenai kata penugasan, kata penugasan ini sesuai dengan Perpres No. 35/2020 tentang Kemenko PMK. Tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden, bukan dalam kapasitas yang lain,” jawab Muhadjir di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Dia mencoba memberikan definisi dari penugasan tersebut. Menurut Muhadjir, menteri bisa melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi, terutama yang bersifat lintas sektoral.
“Misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa didefinisikan urusannya siapa. Atas dengan kondisi itu, presiden bisa saja menunjuk salah satu menko untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi,” jelasnya.
Selain itu, menurutnya, penugasan dari presiden juga dapat berupa perkara sederhana seperti mewakili presiden dalam suatu acara.
Hakim Arief lantas memberi sedikit tanggapan atas jawaban tersebut. “Mohon maaf Prof Muhadjir, saya mendalami berikutnya sedikit. Sesama guru besar dilarang saling mendahului. Saya tanya begini, pernahkah ada tugas-tugas yang agak aneh-aneh, gitu?”
Muhadjir mengaku kurang paham tentang apa yang dimaksud Arief dengan kata aneh. Arief lantas menjelaskan bahwa apa yang dimaksud adalah penugasan di luar tupoksi.
“Setahu saya tidak ada,” kata Muhadjir.
Tri Rismaharini
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membeberkan alasannya jarang tampak membagikan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.
Saat memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil sengketa Pilpres 2024, Risma menyebut bahwa dirinya hanya turun jika terdapat perselisihan.
“Kalau saya turun, biasanya kalau itu ada dispute. Misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi, katanya di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Selain perselisihan, faktor kondisi penerima bantuan sosial juga mempengaruhi keputusannya untuk meninjau langsung.
Kondisi itu mencakup keberadaan masyarakat rentan seperti anak-anak yang tidak memiliki orang tua.
“Itulah yang harus saya yakinkan bahwa dia dijamin oleh negara."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
