Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menolak untuk menjawab pertanyaan seputar Partai Golkar saat hadir sebagai saksi pemerintah pada sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Untuk diketahui, Airlangga hadir di hadapan MK sebagai saksi guna memberikan keterangan terhadap dalil pemohon PHPU mengenai dugaan politisiasi bantuan sosial (bansos).
Dia hadir bersama tiga menteri lainnya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Airlangga, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, menjawab pertanyaan Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengenai efek bansos terhadap pemilihan legislatif (Pileg).
Arief menyebut, penyaluran bansos justru lebih berdampak pada Pileg, di mana suara Golkar meningkat dan menjadi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan (PDIP).
"Jadi izinkan, pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselesihan hasil pemilu. Kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian, jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab," tuturnya di hadapan MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Namun, Airlangga menyampaikan bahwa tidak ada bansos pemerintah yang sengaja diberikan warna kuning atau berafiliasi dengan Golkar.
Baca Juga
"Ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusannya enggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih," sambungnya.
Usai jawaban Airlangga, Ketua MK Suhartoyo sempat berseloroh dalam bertanya kembali ke ketua umum Golkar itu. Dia bertanya apabila ada bansos yang diberikan warna partai lain.
"Yang warna lain ada Pak?," tanya Suhartoyo kepada Airlangga.
"Saya enggak tahu," jawab Airlangga.
Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyinggung bahwa efek elektoral dari penyaluran bansos saat Pemilu lebih besat pada pemilihan umum legislatif (pileg).
Untuk itu, Arief sempat meminta Airlangga untuk merespons mengenai hal tersebut.
"Bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan Ini muncul lebih berkaitan elektoral pada pileg legislatif. Nah ini mungkin Pak Airlangga nanti bisa anu. Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," ujarnya saat persidangan.
Di sisi lain Arief turut memaparkan sejumlah alasan pemanggilan Airlangga Muhadjir, Sri Mulyani dan Risma sebagai saksi pada sidang PHPU di MK. Alasannya berdasarkan dalil pemohon PHPU terkait dengan dugaan keberpihakan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, misalnya terkait dengam cawe-cawe, keterlibatan ASN dan TNI-Polri, serta Pj kepala daerah.
"Ini dugaan atau sangkaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe ikut menggalang massa dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral," ujar Arief.
