Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut nama mantan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) pada saat sidang Sidang Sengketa Pilpres 2024.
Nama Buwas disebut ketika hakim konstitusi bertanya kepada empat menteri mengenai pembagian bantuan sosial (bansos) pada masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Untuk diketahui, empat menteri dimaksud yang hadir pada sidang PHPU hari ini, Jumat (5/4/2024), yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam kaitannya dengan pembagian bansos kepada masyarakat pada periode Pemilu 2024, Hakim Konstitusi Arief Hidayat sempat bertanya mengenai alasan di balik pencopotan Buwas sebagai Dirut Bulog.
"Kita mengenal lembaga, ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti. Ada faktor apa yang melatarbelakangi? Saya mau tanya," ujarnya kepada para saksi menteri di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Arief menyebut ingin memahami soal keterkaitan antara Menteri Sosial, Kepala Bulog dan Kepala Badan Pangan Nasional. Keterkaitan yang ingin didalami olehnya itu, terangnya, guna mengusut soal masalah dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024.
Baca Juga
Adapun Buwas menanggapi namanya disebut di sidang MK. Dia menyampaikan bahwa telah mengemban amanah sebagai Dirut Bulog lebih dari lima tahun. Purnawirawan Polri bintang tiga itu mengatakan, pergantian dalam jabatan itu merupakan hal yang biasa.
"Bagi saya itu biasa saja enggak ada masalah, bagi saya ya. Karena namanya itu amanah ya, tugas. Kalau waktunya sudah selesai, kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti, enggak ada masalah," tuturnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai pengukuhan Ketua dan Pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.
Buwas lalu membantah bahwa pencopotannya sebagai Dirut Bulog berkaitan dengan penyaluran bansos pemerintah pada saat Pemilu 2024.
Dugaan politisasi bansos itu menjadi dalil dari pemohon PHPU hasil Pilpres 2024. Buwas menyebut, tugas sebagai Dirut Bulog hanya melaksanakan perintah untuk menyalurkan beras pemerintah kepada masyarakat.
"Saya tidak pernah menolak bansos. Justru bansos itu kan programnya pak Presiden, programnya pemerintah. Beras yang di Bulog itu kan berasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu saya tugasnya hanya menyalurkan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
