Bisnis.com, JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka menjadi sosok politik yang banyak mendapatkan pro dan kontra di tahun 2024.
Pencalonannya sebagai calon wakil presiden (cawapres) menuai banyak kritik karena dinilai dicapai dengan jalan yang tidak mulus.
Bagaimana tidak, Gibran berhasil mendampingi Prabowo Subianto setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas usia minimal capres-cawapres.
Majunya Gibran sebagai cawapres itu pun membuat kegaduhan hingga muncul kritikan tentang adanya politik dinasti.
Sepanjang perjalanan Gibran sebagai cawapres hingga akhirnya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, disebut sebagai kecacatan demokrasi.
Bahkan media luar seperti Al Jazeera ikut mengomentari pencalonan Gibran sebagai cawapres yang dijuluki sebagai "Nepo Baby".
Baca Juga
Label "Nepo Baby" diberikan untuk Gibran sebagai bentuk kritik, karena masalah nepotisme yang membuat dirinya sebagai anak presiden bisa melenggang maju menjadi cawapres.
Pencalonan Gibran yang difasilitasi oleh keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terus menimbulkan kontroversi hingga saat ini karena Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Anwar Usman, adalah saudara ipar Joko Widodo.
Kepuasan Masyarakat Solo
Melansir dari Solopos, Gibran ternyata mendapat simpati positif dari masyarakat Solo berdasarkan survei tatap muka bertajuk "Dinamika Elektoral Menuju Pilkada 2024".
Survei yang dilakukan oleh Solopos Institute tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepuasan publik atau approval rating atas kinerja Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo cukup tinggi.
Sebanyak 32,95% responden mengaku sangat puas, sedangkan 54,48% responden menjawab cukup puas atas kinerja Gibran-Teguh. Dengan demikian, 87,43% publik mengaku puas terhadap kinerja Gibran dan juga wakilnya, Teguh Prakosa di Solo.
Mayoritas atau 64,43% responden mengaku puas karena pembangunan infrastruktur yang masif di era Gibran-Teguh. Alasan lain dari mereka yang puas adalah perekonomian yang dinilai bagus yakni 14,5%.
Selain itu akses pendidikan dan kesehatan baik 8,24%, perlindungan terhadap kelompok minoritas 3,25%.
Adapun masyarakat yang tidak puas dengan dikenerja Gibran mengatakan alasan mereka yakni karena terkait situasi ekonomi.
Masyarakat yang tidak puas juga menyinggung mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, dan status kemiskinan di Solo yang dinilai tidak berkurang.
