Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan tengah menangani kasus 5 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di bisnis online scam di wilayah Hpalu, Myanmar.
Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengatakan kasus tersebut kini ditangani Kemlu bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yangon dan KBRI Bangkok.
Dia menjelaskan bahwa wilayah Hpalu, dan Myawaddy merupakan wilayah konflik bersenjata yang dikuasai oleh kelompok etnis bersenjata di Myanmar.
"Berbagai macam upaya terus kita lakukan, pertama kita telah mengirimkan beberapa nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar, kita meminta agar otoritas Myanmar bisa melakukan langkah-langkah segera dan efektif untuk menyelamatkan 5 warga negara kita tersebut," katanya, kepada awak media, di Cikini, Jakarta, pada Rabu (3/4/2024).
Judha mengatakan bahwa memang otoritas Myanmar saat ini memiliki jangkauan yang terbatas sehingga sulit untuk masuk ke wilayah Hpalu.
Selain mekanisme formal yang dilakukan, pihaknya juga bekerja sama dengan berbagai macam kelompok masyarakat termasuk yang ada di wilayah tersebut.
Baca Juga
Selain itu, dia menegaskan bahwa komunikasi juga dilakukan dengan para keluarga 5 WNI tersebut yang ada di Indonesia.
"Kita lakukan family engagement, kita beberapa kali sudah berkomunikasi baik secara daring maupun langsung, kita selalu update apa yang kita lakukan, dalam langkah penyelamatan, namun saat ini memang masih terkendala," ujarnya.
Kemudian, dia juga mengimbau kepada masyarakat karena kasus online scam ini masih terus terjadi. Berdasarkan catatan Kemlu, telah terjadi 3.703 kasus online scam sejak 2020 hingga Maret 2024.
"Awalnya 2000-an, beberapa bulan yang lalu 3400, sekarang sudah 3.703. Paling banyak ada di wilayah Hpalu," tambahnya.
Berdasarkan catatan Kemlu, Judha menyatakan bahwa kasus online scam tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara, antara lain 1.914 di Kamboja, 1.302 di Myanmar, 680 di Filipina, 364 di Thailand, 305 di Laos, 68 di Malaysia dan 36 di Vietnam.
“Dengan tren peningkatan kasus ini, kami tidak lelah-lelahnya mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai macam tawaran kerja luar negeri yang disampaikan melalui media sosial,” ujarnya.
Adapun, Judha juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan kroscek, periksa kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut, dan pastikan bekerja ke luar negeri sudah sesuai prosedur yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
