Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reaksi AS dan Hamas Usai Pembentukan Pemerintahan Baru Palestina

Agenda kabinet baru itu termasuk memberikan bantuan kepada warga Palestina, terutama penduduk Jalur Gaza, serta membangun kembali wilayah Tepi Barat.
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di Masjid Mostafa Mahmoud, Giza, Mesir pada Jumat (20/10/2023). - Bloomberg/Islam Safwat
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di Masjid Mostafa Mahmoud, Giza, Mesir pada Jumat (20/10/2023). - Bloomberg/Islam Safwat

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan Hamas memberikan reaksinya setelah pembentukan pemerintahan baru Palestina

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyetujui kabinet baru yang dipimpin oleh Mohammad Mustafa, mantan Ketua Dana Investasi Palestina (PIF). 

Agenda kabinet baru itu termasuk memberikan bantuan kepada warga Palestina, terutama penduduk Jalur Gaza, serta membangun kembali wilayah Palestina di Tepi Barat yang dilanda konflik.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan bahwa AS mendukung pembentukan pemerintahan baru Palestina. 

“Kami menyambut baik pencalonan kabinet Otoritas Palestina (PA) yang baru untuk melayani rakyat Palestina,” ujarnya, dilansir TASS, Minggu (31/3/2024). 

Diplomat tersebut mencatat bahwa AS berharap dapat bekerja sama dengan kabinet baru Palestina untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan kemakmuran dan mengharapkan pemerintahan baru ini dapat mewujudkan reformasi yang kredibel.

Selain itu, dia juga menekankan bahwa kabinet baru Palestina ini sangat penting dalam membangun stabilitas di kawasan.

Sementara itu, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh dan Sekretaris Jenderal Jihad Islam Ziyad al-Nakhalah, dalam pertemuan di Teheran, mengatakan bahwa tidak akan menerima langkah-langkah politik apapun yang menciptakan situasi baru di Jalur Gaza. 

“Kedua belah pihak menekankan bahwa mereka tidak menerima langkah-langkah politik apapun yang menciptakan situasi baru di Jalur Gaza, yang jauh dari keinginan dan aspirasi rakyat Palestina. Tindakan apapun harus dilaksanakan secara eksklusif sebagai hasil dari konsensus nasional yang komprehensif,” kata Hamas dalam saluran resmi Telegram. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Erta Darwati
Editor : Thomas Mola
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper