Bisnis.com, JAKARTA - Massa demo pro dan kontra hasil Pemilu 2024 mulai berdatangan di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 03.30 WIB di lokasi, massa pro membawa spanduk hingga pamflet seragam yang berisi soal dukungan terhadap hasil Pemilu yang bakal ditetapkan KPU. Nampak, massa pro hasil Pemilu dihadiri dengan sejumlah remaja.
Selain itu, massa demonstrasi ini juga membawa narasi soal tolak pemakzulan Presiden Joko Widodo dan Hak Angket dalam aksi kali ini.
"Dukung KPU dan Bawaslu bekerja tanpa intervensi, belajarlah berjiwa ksatria dan menerima hasil pemilu tahun ini," ujar salah satu orator di mobil komando, Rabu (20/3/2024).
Sementara, massa kontra hasil Pemilu 2024 juga mulai memenuhi tempat yang telah disediakan aparat penegak hukum di depan kantor KPU.
"Kita tidak mengharapkan kemenangan, tapi meminta keadilan dan kebenaran. Kita disini berjuang untuk itu," kata orator massa kontra Pemilu.
Baca Juga
Sama halnya dengan kubu pro, para demonstran pada kubu kontra juga membawa sejumlah alat peraga demo mulai dari spanduk "Tolak Pemilu Curang" hingga "Makzulkan Jokowi".
Sementara itu, aparat keamanan telah membagi dua titik di depan kantor KPU. Massa Pro Hasil Pemilu ditempatkan dari arah Bundaran HI, sedangkan massa kontra berada di sisi lainnya atau dari Jalan Pangeran Diponegoro, Mentang.
Kedua massa unjuk rasa ini dipisahkan dengan palang beton yang dijaga ketat kepolisian dengan jarak sekitar 100-an meter. Adapun, masih belum diketahui pasti jumlah pendemo dari kedua belah pihak.
Hanya saja Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro memperkirakan aksi demonstrasi kali bakal dihadiri oleh 2000-an massa.
"Perkiraan masa, nanti kita lihat perkembangan, mungkin sekitar, baik itu masa pro, masa kontra itu kurang lebih masing-masing 1000 sampai 2000," ujarnya di KPU.
Sebagai informasi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol, Ade Ary Indardi menyampaikan pihaknya bakal mengerahkan 4.376 personel untuk dikerahkan di sejumlah titik.
Perinciannya, 550 personel di Monas, di Bawaslu 530 personel, di DPR RI 940 personel dan paling banyak akan ditempatkan di KPU sebanyak 2.355 personel.
