Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Haiti Ariel Henry mengajukan pengunduran dirinya pada Senin (11/3/2024) usai serangkaian serangan geng bersenjata yang mencekam sejak akhir pekan lalu.
Pengunduran diri Henry tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kepulauan Karibia, yang juga Presiden Guyana, Irfaan Ali, pada Senin (11/3/2024). Henry memimpin negara Kepulauan Karibia tersebut sejak tahun 2021.
"Kami menerima pengunduran dirinya setelah pembentukan dewan kepresidenan transisi dan penunjukan perdana menteri sementara," kata Irfaan Ali seperti dikutip Reuters, Selasa (12/3).
Henry melakukan perjalanan ke Kenya akhir bulan lalu untuk mengamankan kepemimpinan misi keamanan internasional yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membantu polisi memerangi gerombolan bersenjata.
Namun, eskalasi kekerasan gangster di Ibu Kota Haiti Port-au-Prince selama ketidakhadirannya membuat kondisi Haiti semakin mencekam.
Setelah kekacauan tersebut. Pemerintah Puerto Rico mengonfirmasi bahwa Henry berada di wilayah AS tersebut sejak 5 Maret 2024.
Baca Juga
Pengunduran diri Henry terjadi ketika para pemimpin regional Karibia bertemu pada hari Senin di Jamaika untuk membahas kerangka kerja transisi politik, yang didesak oleh AS minggu lalu untuk "dipercepat" saat mereka menyerukan agar Henry mengundurkan diri.
Para pejabat regional telah terlibat dalam pembicaraan yang melibatkan anggota partai-partai politik Haiti, sektor swasta, masyarakat sipil dan kelompok-kelompok agama untuk membentuk dewan transisi yang akan membuka jalan menuju pemilihan umum pertama sejak tahun 2016.
Henry, yang dianggap korup oleh banyak orang Haiti, telah berulang kali menunda pemilu dengan alasan keamanan harus dipulihkan terlebih dahulu.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2699/2023 tanggal 2 Oktober 2023, PBB telah memutuskan pengerahan pasukan polisi multinasional ke Haiti yang rencananya akan dipimpin oleh Kenya untuk memulihkan situasi hukum dan keamanan.
Beberapa negara seperti Bahamas, Banglades, Barbados, Benin dan Chad juga telah menyatakan untuk bergabung dengan pasukan polisi multinasional berdasarkan Resolusi PBB tersebut.
PM Haiti Ariel Henry berkunjung ke Kenya untuk membahas kerja sama keamanan dan pasukan yang akan dikirim dalam menegakkan kondisi keamanan di Haiti di bawah multinational security force (MSS) PBB, pada 29 Februari 2024.
Serangan geng kriminal bersenjata terhadap Penjara Nasional Port-au-Prince telah berlangsung sejak 28 Februari 2024 dengan melakukan pengepungan penjara, menyebabkan sekitar 12 orang tewas dan 4000 narapidana yang sebagian narapidana anggota geng berbahaya melarikan diri.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya pada hari Senin menyerukan pembentukan sebuah dewan kepresidenan yang berbasis luas, inklusif, dan independen.
”Dewan ini akan ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak rakyat Haiti, memungkinkan penempatan misi keamanan dan menciptakan kondisi keamanan yang diperlukan untuk pemilihan umum yang bebas, kata Blinken.
