Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Havana yang membawahi negara Haiti mengimbau 7 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai spa terapis untuk waspada dan tidak keluar rumah akibat kondisi politik dan keamanan di Ibu Kota Haiti, Port au Prince, yang terus memanas sejak awal Februari 2024.
Perdana Menteri Haiti Ariel Henry ingkar janji terhadap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang pada akhirnya tidak dilaksanakan dengan alasan situasi keamanan di Haiti yang belum kondusif.
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2699/2023 tanggal 2 Oktober 2023, PBB telah memutuskan pengerahan pasukan polisi multinasional ke Haiti yang rencananya akan dipimpin oleh Kenya untuk memulihkan situasi hukum dan keamanan.
Beberapa negara seperti Bahamas, Banglades, Barbados, Benin dan Chad juga telah menyatakan untuk bergabung dengan pasukan polisi multinasional berdasarkan Resolusi PBB tersebut.
PM Haiti Ariel Henry berkunjung ke Kenya untuk membahas kerja sama keamanan dan pasukan yang akan dikirim dalam menegakkan kondisi keamanan di Haiti di bawah multinational security force (MSS) PBB, pada 29 Februari 2024.
Serangan geng kriminal bersenjata terhadap Penjara Nasional Port-au-Prince telah berlangsung sejak 28 Februari 2024 dengan melakukan pengepungan penjara, menyebabkan sekitar 12 orang tewas dan 4000 narapidana yang sebagian narapidana anggota geng berbahaya melarikan diri.
Baca Juga
Duta Besar RI di Havana Nana Yuliana menyatakan bahwa saat ini geng kriminal bersenjata telah menguasai 80% wilayah Ibu Kota Port-au-Prince.
Berdasarkan pantauan media di Haiti, situasi sangat mencekam, terjadi pembunuhan random dan tindak kekerasan terhadap masyarakat yang diduga anggota geng lawan serta terjadi penjarahan terhadap rumah, toko warga dan penculikan warga serta pembakaran rumah dan kendaraan masyarakat dan polisi.
KBRI Havana terus berkomunikasi dengan para WNI di Port au Prince yang saat ini berjumlah 7 orang dan sampai saat ini mereka dalam keadaan aman dan tempat mereka bekerja jauh dari wilayah konflik.
Adapun Dubes Nana Yuliana menyampaikan ada tiga strategi perlindungan WNI yang rencananya akan dilakukan di Haiti.
Pertama, KBRI Havana memberi imbauan kepada WNI untuk tidak keluar rumah dan terus waspada menghindari daerah konflik serta menghubungi hotline KBRI jika terjadi hal-hal yang membahayakan.
Kedua, evakuasi lewat darat ke negara tetangga yaitu Republik Dominikana, sekitar 1 jam (63 km) ke wilayah perbatasan antara Haiti dan Republik Dominikana.
Ketiga, mendorong WNI untuk keluar dari Haiti dan mencari pekerjaan di negara Karibia lainnya yang lebih aman.
Sementara itu, KBRI Havana menyatakan bahwa sampai informasi itu diturunkan, PM Ariel Henry tidak diketahui keberadaannya dan Haiti memberlakukan state of emergency selama 72 jam sejak Senin 4 Maret 2024.
Selain itu, KBRI Havana juga akan terus memantau perkembangan keamanan di Haiti dan berkoordinasi dengan beberapa WNI di Republik Dominikana sekiranya terjadi eskalasi keamanan yang semakin memburuk.
