Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Teka-teki Absennya Cak Imin di Rapat Paripurna DPR saat Ramai Hak Angket

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpantau absen dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan hari ini, Selasa 5 Maret 2024.
Capres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat diwawancarai sejumlah awak media/Bisnis.com-Lukman
Capres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saat diwawancarai sejumlah awak media/Bisnis.com-Lukman

Bisnis.com, JAKARTA - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terpantau absen dalam rapat paripurna DPR yang diselenggarakan hari ini, Selasa 5 Maret 2024.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pimpinan yang hadir hanya wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR dari Fraksi Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, dan wakil ketua DPR dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel.

Artinya, pimpinan yang tidak hadir yaitu wakil ketua DPR dari Fraksi PKB Cak Imin dan Ketua DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani. Puan sendiri tidak hadir karena sedang kunjungan kerja ke Prancis.

Absennya Cak Imin di rapat paripurna DPR hari ini memunculkan teka-teki. Kemana Ketum PKB tersebut?

Apalagi ketika Bisnis melakukan penelurusan di akun Twitternya, Cak Imin masih aktif hingga Selasa pagi. Cawapres nomor urut 1 itu terpantau empat kali mengomentari hal menarik di Twitter.

Salah satunya adalah komentar Cak Imin pada postingan Eep Saifullah Fatah untuk mengumpulkan bukti kecurangan Pemilu 2024.

Pada postingan tersebut, Eep menulis bahwa operasi senyap tersangkakan lawan politik rangkul jadi teman, mengangkangi hukum sebagai alat kekuasaan, serta mobilisasi APH utk kepentingan elektoral.

Ia juga menyampaikan bahwa kecurangan pemilu terburuk sepanjang sejarah ini harus diungkap. Postingan tersebut dibagikan oleh Cak Imin dengan komentar "Kumpulkan Bukti Kang."

Sebagai informasi, rapat paripurna hari ini sendiri digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Usulan tersebut pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper