Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuka opsi penghitungan ulang suara Pemilu 2024 usai melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum lama ini.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda meminta KPU dan juga Bawaslu untuk menghormati suara rakyat dengan menghindari manipulasi dan pengalihan suara oleh partai apa pun, termasuk PSI.
“Karena itu kita minta Bawaslu untuk mengambil sikap tegas, saat yang sama KPU memberikan ruang bagi penghitungan ulang atau membuka kotak [suara],” katanya di DPP PKB, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (5/3/2024).
Huda berpendapat, KPU tidak boleh alergi terhadap opsi penghitungan suara ulang di daerah-daerah yang diindikasikan terdapat penggelembungan suara partai tertentu.
Dirinya juga mengingatkan KPU untuk tidak bekerja secara tergesa-gesa dan menetapkan hasil penghitungan suara secara singkat, terutama dalam prosesnya di berbagai pelosok Indonesia.
Menurutnya, hal yang sama juga berlaku untuk Bawaslu. PKB mengimbau Bawaslu agar melakukan mitigasi dugaan penggelembungan suara dan segera merekomendasikan untuk eksekusi di daerah masing-masing.
Baca Juga
“Enggak usah dibawa ke tingkat pleno provinsi sampai ke tingkat pusat. Karena begitu sudah pleno provinsi dan pusat, maka sudah rumit untuk mengembalikan dari suara aslinya,” tandas Huda.
Berdasarkan pantauan Bisnis, lonjakan suara PSI terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret 2024. Pada tanggal 26 Februari pukul 04.00 WIB, suara PSI dalam pemilihan legislatif (pileg) DPR RI berada di angka 2,68%.
Sejak saat itu, suara partai yang diketuai putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu mulai mengalami kenaikan signifikan. Hanya sehari berselang, suara PSI telah mencapai 2,75% atau secara persentase naik 0,87%, nyaris 1%.
Tren itu terus berlangsung pada tanggal 28 Februari, yang mana suara PSI menembus angka 2,79%. Pada hari berikutnya, 29 Februari 2024, suara PSI berada pada angka 2,85%.
Puncaknya, pada tanggal 1 Maret, perolehan suara PSI telah menembus angka 3% dan semakin mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4%, kendati angka tersebut terbilang stagnan hingga hari ini (5/2/2024).
