Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Puan ke Paris, Absen Rapat Paripurna DPR di Tengah Panasnya Isu Hak Angket

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak menghadiri Rapat Paripurna DPR di tengah ramainya hak angket. Puan akan ke Paris, Prancis untuk menghadiri KTT
Puan ke Paris, Absen Rapat Paripurna DPR di Tengah Panasnya Isu Hak Angket. Suasana ruang sidang DPR jelang rapat paripurna DPR ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 pada hari ini, Selasa (5/3/2024). Rapat paripurna ini digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. JIBI-Bisnis/Surya Dua Artha Simanjuntak.
Puan ke Paris, Absen Rapat Paripurna DPR di Tengah Panasnya Isu Hak Angket. Suasana ruang sidang DPR jelang rapat paripurna DPR ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 pada hari ini, Selasa (5/3/2024). Rapat paripurna ini digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. JIBI-Bisnis/Surya Dua Artha Simanjuntak.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI yang juga elite PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tidak menghadiri rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Selasa (5/3/2024) karena sedang berada di Paris, Prancis.

Di Paris, Puan menghadiri Women Speakers' Summit 2024 alias Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 6-7 Maret 2024.

Terlebih dahulu, dia dijadwalkan bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Prancis Yaël Braun-Pivet. Pertemuan Puan dengan Yaël Braun-Pivet diselenggarakan hari ini, Selasa (5/3/2024) di kantor National Assembly of French alias Majelis Nasional Prancis di Paris.

“Hubungan Indonesia-Prancis telah tumbuh dengan positif  lebih dari 73 tahun. Pertemuan DPR RI dengan National Assembly of French dapat mendorong semakin eratnya kerja sama kedua negara,” ujar Puan lewat rilis resminya.

Sementara itu, rapat paripurna hari ini sendiri digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Usulan tersebut pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah ini ingin partai politik pengusung yang ada di DPR RI yaitu PDIP dan PPP mengusulkan hak angket. Belakangan, NasDem, PKB, dan PKS juga menyatakan siap mengusulkan hak angket.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper