Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) tak mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mau menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Namun demikian, JK menekankan bahwa untuk menjadi orang nomor 1 di partai beringin itu tidak mudah. Setidaknya butuh pengalaman 5 tahun menjadi pengurus partai.
Wakil presiden 2 kali itu juga mengatakan bahwa Golkar memiliki aturan yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh kadernya dan tidak boleh dilanggar, salah satunya aturan untuk menjadi Ketua Umum.
"Untuk jadi pengurus juga ada aturannya di Partai Golkar, apalagi jadi Ketua Umum. Itu harus jadi pengurus dulu minimal 5 tahun," tutur JK di sela acara Muktamar ke-8 Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (1/3/2024).
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut juga mengatakan bahwa siapapun boleh masuk dan menjadi kader Partai Golkar, termasuk Presiden Jokowi.
Namun, menurut JK, untuk menjadi Ketua Umum, seorang kader harus jadi pengurus terlebih dulu baru bisa bertarung untuk mendapatkan posisi dan jabatan Ketua Umum.
Baca Juga
"Semua orang boleh kok bergabung, siapa pun boleh. Masuk saja silahkan, tapi tetap harus ikuti aturan," katanya.
Berdasarkan catatan Bisnis, isu kepindahan Jokowi ke Golkar sempat muncul di tengah kerenggangan hubungan antara Kepala Negara dan PDIP, khususnya dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Apalagi, putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming kini didapuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto, yang juga didukung Golkar.
Adapun Golkar merupakan partai pendukung pemerintah sejak sekitar pertengahan periode pertama kepemimpinan Jokowi. Golkar kini memiliki kursi terbanyak kedua di DPR setelah PDIP, partai yang menaungi Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo.
Kendati demikian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik kabar mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan berlabuh ke partai tersebut.
Namun, Airlangga tidak mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar. Pria yang kini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menilai Jokowi merupakan tokoh nasional dan dimiliki semua partai.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, milik semua partai. Seperti yang saya katakan tokoh nasional dimiliki semua partai," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
