Bisnis.com, JAKARTA — Wacana bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan atau PPP ke dalam koalisi partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyeruak di ruang publik.
Isu tersebut bermula dari pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP, Sandiaga Uno yang mengatakan bahwa partai berlambang Ka'bah itu merupakan partai pendukung pemerintah dan sampai saat ini partai masih berada dalam pemerintahan.
Sandiaga juga menuturkan tidak tertutup kemungkinan, PPP bergabung dengan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hingga saat ini masih unggul baik dalam sejumlah hasil survei hitung cepat atau quick count untuk Pilpres 2024 maupun berdasarkan data penghitungan riil atau real count yang dirilis Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Apalagi, PPP menjadi satu-satunya partai pendukung paslon capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang belum menentukan sikap untuk turut serta dalam pengguliran hak angket Pemilu 2024. Padahal, PDIP sudah bersuara lantang untuk mengajukan hak angket di DPR dengan didukung seluruh partai penyokong paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yakni NasDem, PKS dan PKB.
Uniknya, wacana bergabungnya PPP ke koalisi pendukung Prabowo-Gibran hadir di kala perolehan suara sementaranya menurun. Bahkan, perolehan suara PPP terancam tak memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) Pemilu 2024 yang ditetapkan sebesar 4% oleh Undang-Undang No. 7/2014 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan data KPU hingga Rabu (28/2/2024) pukul 09.00 WIB, perolehan suara sementara PPP mencapai 4%.
Baca Juga
Raihan suara PPP itu mengalami tren penurunan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan catatan Bisnis, hasil real count Pemilu 2024 yang dirilis KPU, Selasa (27/2/2024) pukul 17.00 WIB, PPP meraih 4,01% suara. Padahal, pada Senin (26/2/2024) pukul 21.00 WIB, data KPU menunjukkan perolehan suara sementara PPP masih mencapai 4,02%.
Bahkan, perolehan suara PPP masih mencapai 4,22% berdasarkan hasil real count sementara KPU, Minggu (25/2/2024) pukul 19.00 WIB.
Adapun, laman resmi KPU melaporkan bahwa jumlah suara yang telah masuk dalam Pemilu Legislatif 2024 telah mencapai 65,226%. Jumlah suara itu dihimpun dari 537.259 tempat pemungutan suara (TPS) dari total mencapai 823.236 TPS.
RESPONS KOALISI
Wacana bergabungnya PPP ke koalisi pendukung Prabowo-Gibran itu pun menuai respons beragam dari partai yang sebelumnya telah berdiri tegak menyokong paslon nomor urut 2 tersebut.
Partai Golkar misalnya mengapresiasi sikap politik PPP yang ingin bergabung dengan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengemukakan bahwa Prabowo-Gibran sudah berkomitmen untuk merangkul semua partai politik untuk ada di barisannya dan membangun Indonesia bersama-sama.
Ace membeberkan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) adalah partai yang inklusif dan siap menerima partai politik manapun jika ingin bergabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk PPP.
"Sejak awal Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menyampaikan Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi yang sangat inklusif akan merangkul semua komponen terbaik bangsa," tuturnya di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Menurut Ace, Prabowo-Gibran tidak bisa membangun Indonesia sendirian, namun butuh masukan dan bantuan dari berbagai pihak termasuk lawan politik di Pemilu 2024.
"Jadi, bagi kami prinsipnya siapa pun yang memiliki cita-cita yang sama dan sesuai dengan visi yang mau dibangun Prabowo-Gibran tentu kami sangat terbuka," kata Ace.
Secara terpisah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut merespons kabar bergabungnya PPP. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendengar isu bergabungnya PPP ke dalam koalisi Prabowo-Gibran.
"Saya belum mendengar itu ya [bergabungnya PPP ke koalisi]," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Putra sulung dari Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menekankan Partai Demokrat selaku salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran menyerahkan keputusan kepada Prabowo selaku pemimpin koalisi berkaitan dengan penguatan koalisi.
Meski begitu, dia mengaku bahwa tentunya Prabowo akan mengajak bicara para ketua umum partai politik yang saat ini sudah ada dalam koalisi.
Apalagi, menurutnya, penguatan koalisi terus dibicarakan karena seluruh partai pengusung dan pendukung menginginkan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan, apabila berhasil menjadi pemenang di pilpres 2024 dapat sukses dan memiliki dukungan kuat dari parlemen.
"Tentunya kami ingin saling memberikan masukan. Karena kita juga berharap kebijakan-kebijakan, program-program yang sudah diangkat sebagai janji politik selama masa kampanye oleh pasangan Prabowo-Gibran ini bisa dikawal dan disukseskan secara bersama-sama," pungkas AHY.
PPP OPTIMISTIS
Sementara itu, PPP masih optimistis bisa lolos ambang batas parlemen kendati hanya meraih 4% suara.
Anggota Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Abdullah Mansur menilai bahwa masih ada beberapa wilayah yang suaranya belum masuk ke Sirekap KPU, terutama beberapa wilayah yang menjadi basis PPP seperti wilayah Jawa Timur.
"Kami masih optimis lolos ambang batas parliamentary threshold karena beberapa daerah yang basis PPP seperti Jatim belum masuk semua ke Sirekap KPU," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (27/2/2024).
Abdullah mengemukakan pihaknya telah memerintahkan seluruh kader PPP untuk melakukan pengawasan perhitungan suara agar tidak terjadi kecurangan di sejumlah daerah pada Pemilu 2024.
"Jadi kami sedang fokus mengikuti dan mengawasi proses tahapan perhitungan suara di seluruh tingkatan KPU," katanya.
Kendati begitu, dia belum memerinci lebih jauh rencana bergabungnya PPP ke dalam koalisi partai pendukung Prabowo-Gibran. Sama seperti usulan hak angket, PPP tampaknya masih membutuhkan waktu untuk menentukan sikap.
